Ini pula yang menurut Mahfudz menjadi
penyebab keluarnya statemen Presiden SBY, bahwa tidak ada pemerintahan
bersama dalam masa transisi pemerintahannya dengan presiden terpilih
Jokowi meskipun transisi pemerintahan satu keharusan agar terjadi
kesinambungan program
"Tetapi tidak boleh transisi dijalankan
semau-maunya, karena sampai dilantik presiden yang baru dengan kabinet
nanti. Yah, presiden dan kabinet sekarang absah punya kewenangan penuh
menjalankan kebijakan pembangunan," kata Mahfudz di Gedung DPR RI
Jakarta, Senin (8/9).
Namun sebaliknya, Mahfudz memandang Jokowi
bersama Tim Transisi yang dibentuknya salah dalam melakukan komunikasi
politik dengan pemerintahan SBY. Bahkan Jokowi bersama timnya cenderung
tidak etis dalam berkomunikasi karena terkesan mendikte pemerintahan SBY
bersama kabinetnya.
Seharusnya, ujar Ketua Komisi I DPR RI
itu, Jokowi sebagai presiden terpilih berkomunikasi langsung dengan
presiden SBY yang tengah berkuasa untuk mendiskusikan apa yang dilakukan
presiden yang akan datang. Bukan diskusi dengan kabinet SBY.
"Bukan mendiktekan presiden dan
pemerintahan sekarang. Secara konstitusi salah dan budaya politik tidak
etis, bisa memicu ketegangan baru. Dalam transisi, komunikasi itu
antara presiden terpilih dengan presiden yang berkuasa, bukan tim dengan
anggota kabinet," tandasnya. (jpnn)
Tag :
politik