"Tapi kalau pun misalnya nanti keputusan(MK) setelah pelantikan presiden, tetap saja nanti harus dikembalikan hak itu pada partai pemenang pemilu, jadi artinya ya ketua DPR beserta turunannya itu harus diganti sesuai dengan hak partai pemenang pemilu tahun 2014," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di PDIP, Puan Maharani di acara silaturahmi Dewan Pimpinan Pusat PDIP, di hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (7/9/2014).
Meski begitu kata Puan, PDIP hingga kini belum memulai pembicaraan soal siapa yang pantas diajukan partai sebagai calon ketua DPR. Kata dia PDIP sebagai partai pemenang pemilu legislatif (pileg) seharusnya berhak atas jabatan tersebut.
PDIP lanjut Puan masih menaruh harapan kepada Mahkamah Kosntitusi (MK) terhadap Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang kini sedang diujimaterikan.
"Kita masih menunggu keputusan MK dulu gimana, ya kalau memang, kalau insya Allah memang MK memutuskan bahwa aturan MD3 dikembalikan seperti aturan 2009 di mana hak partai pemenang pemilu legislatif akan ditunjuk sebagai ketua DPR dan turunannya, ya kita siap mengajukan nama-nama," katanya. (tribunews)
Tag :
politik