"Ketika situasi seperti itu, saya mengutus seseorang, tolong bicara dengan Tuan A dari PDIP dan menyampaikan, 'bisa tidak kita duduk bersama untuk gaungkan opsi ini langsung dengan perbaikan'. Namun apa yang terjadi kemudian dikatakan voting sudah dimulai, ada kehendak kami (untuk melakukan upaya lobi-red) namun dijawab sudah mulai," tuturnya.
"Mengapa usulan kami sebagai salah satu opsi itu tidak diterima. Di Panja, di forum lobi. Apa sulitnya mendengarkan seorang SBY yang memimpin 10 tahun dan seseorang yang melahirkan juga sistem pemilihan langsung. Ini (usulan-red) sama sekali tidak diterima," keluh SBY di sela-sela kunjungannya di Washington DC, AS, Sabtu (27/9).
Meski menerima usulan Demokrat, namun tidak ada jaminan yang diberikan agar opsi tersebut masuk dalam RUU Pilkada. Kondisi itu membuat opsi ketiga yang diajukan partainya gagal karena tak satupun fraksi mewadahinya.
"Dalam dinamika katanya oke menerima, namun jaminannya apa? Mengapa tidak ada opsi ketiga atau opsi langsung dengan perbaikan. Mengapa tembok DPR begitu rapat dan tidak bisa mewadahi ruang (masukan-red) itu," lanjut SBY.
SBY menambahkan, "Saya hanya ingin kejernihan. Saya ingin mengajak semua melihat dengan jernih. Saya berat sekali tandatangani Undang-Undang ini karena bertentangan dengan apa yang saya pandang. Pemilihan dengan DPRD suatu kemunduran." (mdk)
Tag :
politik