Perbandingan antara jumlah kendaraan dengan daya tampung jalan (VCR) bersanding dengan laju kendaraan yang melintas, menjadi dasar penilaian itu.
"(VCR) 0,7 artinya lalu lintas jalan (tetapi) terus berhenti. Kapasitas (jalan rayanya) 10, terisi 7 (kendaraan)," papar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan Elly Adriani Sinaga, Selasa.
DKI Jakarta, sebut Elly, memiliki angka VCR 0,85 dan laju kendaraan hanya berkisar antara 10 kilometer per jam hingga 20 kilometer per jam. Adapun Bogor, memiliki VCR 0,86 dan rata-rata laju kendaraan yang melintas di kota ini adalah 15,32 kilometer per jam.
Sementara itu, Bandung memiliki angka VCR sama seperti DKI, 0,85, tetapi dengan rerata kecepatan 14,3 kilometer per jam. Lalu, Tangerang memiliki VCR 0,82 dengan rata-rata kecepatan kendaraan adalah 22 kilometer per jam.
Berikutnya, papar Elly, Bekasi memiliki VCR 0,83 dan kecepatan kendaraan di kawasan ini 21 kilometer per jam. Depok menyusul di urutan berikutnya dengan VCR juga 0,83 dan kecepatan kendaraan 21,4 kilometer per jam.
Elly mengatakan mengurai kemacetan adalah dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mengoptimalkan angkutan umum massal. Perbaikan transportasi publik, melengkapi fasilitas di permukiman untuk meminimalkan pergerakan orang, hingga penerapan retribusi jalan dalam rupa jalan berbayar (ERP), dia sebut sebagai bebeerapa cara yang bisa ditempuh.
Indikator
Tanggapan atas data tersebut antara lain langsung datang dari Kota Bogor. "Ya kita jadikan ini sebagai dorongan, agar program utama kita menuntaskan persoalan kemacetan di Kota Bogor dapat segera terlaksana," kata Wakil Wali Kota Bogor, Usmar Hariman, seperti dikutip dari Antara, Selasa.
Namun, Usmar juga mempertanyakan metodologi yang digunakan Kementerian Perhubungan dalam pengukuran kemacetan itu. "Dasar mengukurnya apa? Apakah menggunakan ukuran ruas jalan, hari aktivitas, atau jumlah kendaraan?" tanya dia.
Menurut Usmar, jika metodologi yang dilakukan adalah membandingkan kondisi lalu lintas di Kota Bogor dengan Kota Jakarta, maka hasil yang didapat tidak tepat. Sebagai contoh, kata dia, pada akhir pekan Kota Bogor mengalami kemacetan parah sementara Jakarta cenderung lengang. Sebaliknya, lanjut Usmar, pada hari kerja Jakarta mengalami kemacetan dan Bogor sepi.
Meski demikian, Usman mengatakan data ini akan menjadi perhatian serius bagi pemerintahannya. Terlebih lagi, dia mengakui selama 10 tahun terakhir laju kendaraan di wilayahnya memang terus menurun.
Kemacetan, lanjut Usmar, sudah masuk dalam enam skala prioritas kerja Pemerintah Kota Bogor. Selain mengatasi kemacetan, prioritas lain adalah penataan pedagang kaki lima, sampah, kemiskinan, ruang publik, dan ruang terbuka hijau.
"Pemerintah Kota Bogor saat ini memiliki program utama dalam mengatasi kemacetan, yakni pembenahan infrastruktur dan sarana serta prasarana transportasi yang ada," sebut Usmar.
Pembenahan itu antara lain berupa penataan moda transportasi, optimalisasi terminal Baranangsiang, serta rencana pembangunan park and ride di Stasiun Sukaresmi. "Kami optimistis 2017 penggunaan mobil pribadi di Kota Bogor dapat kita tekan jumlahnya," kata Usmar. (kmps)
Tag :
Daerah