Awalnya, dalam sidang tersebut ditampilkan komposisi Fraksi PPP bersama fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mengajukan paket alat kelengkapan dewan. Padahal, hingga saat ini, F-PPP merasa belum mengajukan komposisi fraksi.
"Menurut kami, apa yang dibacakan ketua tadi harus diperjelas dulu, itu surat usulan dari siapa?" protes politisi PPP, Arwani Thomafi.
Arwani menilai, munculnya komposisi Fraksi PPP itu bukan atas persetujuan PPP. Nama Ketua Fraksi PPP yang tertera juga berbeda dari yang ditentukan. Interupsi Arwani langsung diikuti oleh interupsi anggota Fraksi PPP lainnya yang berada di kubu Ketua Umum PPP Romahurmuziy.
Anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) juga mengajukan interupsi untuk membela politisi PPP kubu Romahurmuziy. Mereka ingin agar sidang paripurna ditunda terlebih dahulu agar Fraksi PPP bisa menyelesaikan masalah internalnya.
Seperti diketahui, kubu Suryadharma Ali tidak mengakui kepemimpinan Romahurmuziy hasil Muktamar PPP di Surabaya beberapa waktu lalu, yang memutuskan bergabung KIH. Kubu Suryadharma merasa PPP masih berada di KMP.
Pembahasan alat kelengkapan DPR masih menjadi polemik. Fraksi yang tergabung dalam KIH menginginkan pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR dilakukan dengan musyawarah mufakat.
Sementara itu, lima fraksi lain di DPR yang tergabung dalam KMP, yang dalam pemilu presiden lalu mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, menginginkan pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR dilakukan dengan sistem paket dan melalui pemungutan suara (voting).
Lantaran belum mencapai kesepakatan, fraksi yang tergabung dalam KIH belum mau menyerahkan susunan anggota fraksinya untuk ditempatkan di alat kelengkapan DPR. Jika alat kelengkapan DPR beserta jajaran pimpinannya belum dibentuk, DPR tidak bisa bekerja.(kmps)
Tag :
politik