Hal tersebut terlihat dari pecahnya
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan yang saat ini dengan munculnya
kisruh di Partai Golkar. "Saya mencurigai ada semacam 'operasi' memecah
semua parpol yang sedang beroposisi. Jika ini benar, saya kira fenomena
politik dan kekuasaan ini sudah mengarah pada lonceng kematian
demokrasi," ujar Farhan di Gedung DPR, Senayan.
Sikap itu, menurut Farhan, bisa
mengakibatkan kemunduran demokrasi, jika cara-cara ini dijadikan
strategi politik pemerintah dalam menciptakan situasi politik yang
diinginkannya. "Tanda-tanda lampu kuning bagi demokrasi sudah menyala,
dan hal ini tentu akan direspon secara kritis oleh rakyat," ujarnya.
Watak-watak otoriter, lanjut Farhan,
juga mulai terlihat muncul. Hal itu terlihat dari kebijakan dan langkah
menteri-menterinya yang menjurus kepada upaya mematikan demokrasi.
"Belum selesai kontroversi kebijakan Menkumham terhadap kericuhan dan
perpecahan PPP, kini Menkopolhukam membuat statement yang tidak waras,
yakni melarang Golkar melakukan munas di Bali," tegasnya.
Gejala ini, kata Farhan, adalah
kecenderungan para pejabat dan penguasa yang suka menggunakan
kekuasaanya untuk tampil menindas, mengebiri dan mengarahkan semua unsur
masyarakat sesuai dengan kehendak dan kepentingannya.
"Apalagi latar belakang presiden dan ara
menterinya kebanyakan bukan pejuang demokrasi dan pembela rakyat.
Mereka kurang paham dan sensitif dalam memaknai keberadaan demokrasi,"
ujar Sekretaris DPP Partai Demokrat ini(jpnn)
Tag :
politik