"Salah satunya penambahan komisi, jumlahnya sedang dibahas. Tapi salah satunya akan ada komisi maritim, karena merespons pemerintah yang ingin ada poros maritim," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Senin (10/11/2014).
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menambahkan, selain pembentukan Komisi Kemaritiman, KIH-KMP sepakat untuk mengakomodir adanya perubahan nomenklatur dalam Kabinet Presiden Joko Widodo.
Beberapa kementerian di antaranya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; serta Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmingrasi; yang kesulitan pembagian mitranya.
"DPR kesulitan untuk membangun ke arah mana dengan mitra kerjanya," kata Taufik.
Namun, dia menolak jika akomodir itu disebut membentuk komisi baru. Hanya saja, menurut Taufik, kesepakatan mengenai itu sudah ada.
"Saya nggak bisa katakan itu (komisi baru). Tapi kedua pihak sudah kesepahaman, tidak dalam kaitan sistem transaksional tapi membangun yang harus dilakukan check and balances," katanya(tribun)
Tag :
Parlemen