Kepada wartawan di kantor Wakil Presiden RI, di Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2014), Husein menyebutkan bahwa soal BBM bukan lah urusan pribadi JK, karena hal itu bagian dari program yang disusun pihak Joko Widodo (Jokowi) - JK sejak masa kampanye.
"Ini bukan urusan buru-buru Pak JK, kan ini prgoram pemerintahan baru yang disusun sebelum terpilih, yang menyusun juga sebagian orang-orang dari PDIP, jadi apa masalahnya ?" katanya.
Husein juga menyayangkan pernyataan Effendi soal Jokowi dan PDIP yang belum menentukan siakp soal kenaikan harga BBM. Ia menyinggung soal pemaparan Jokowi di acara pembukaan Rakornas Gubernur dan Kibenet Kerja di kantor Kementerian Dalam Negri kemarin, Selasa (4/7), yang sudah dengan jelas memaparkan soal BBM.
"Meskipun tidak menyebut akan naik tanggal sekian atau apa, atau ada pengalihan atau tidak. Tapi presiden membicarakan masalah suasana keamanan yang kondusif," ujarnya.
Yang kedua menegaskan akan dilakukan pengalihan subsidi dari konsumtif ke produktif. Yakni membangun irigasi yang banyak terbengkalai, infrastruktur jalan, jembatan. Jadi sejalan. Nggak ada Pak JK yang memutuskan sendiri.
Lebih lanjut ia menerangkan bahwa PDIP sudah menyetujui kebijakan-kebijakan Jokowi - JK, termasuk soal kenaikan harga BBM. Oleh karena itu ia pun bingung dengan pernyataan Effendi Simbolon.
"Saya juga binggung kepada Effendi, karena akan menimbulkan pertanyaan banyak orang kenapa, ada apa sampai dia ngomong seperti itu. Akhirnya multi tafsir, makanya kasihan dia," ujarnya (tribun)
Tag :
Kabinet