Menurut Rozaq, setidak ada tigal hal yang patut dipertanyakan, dari mana pos anggarannya diperoleh? Sedangkan para menteri belum ada yang rapat dengan DPR.
Padahal semua anggaran yang digunakan dari APBN harus dibahas dan ditetapkan bersama antara pemberintah dan DPR. Apalagi program ini disebut untuk 1,289 juta masyarakat miskin, dengan total anggaran sebesar Rp 6,44 triliun.
“Ini kan bukan angka yang main-main. Saya semakin bingung ketika ada menteri yang menyebutkan sudah ada posting anggarannya, lha ini dapatnya dari mana dan kapan di bahas dengan DPR?” ujarnya dalam rilinya hari Selasa (04/11/2014).
Seperti diketahui, hari Senin (03/11/2014) Presiden Joko Widodo meluncurkan tiga kartu saktinya–KIS, KIP dan KKS—yang banyak disoroti sebagai program dengan rekor tercepat yang pernah direalisasikan.
Dalam dua pekan setelah pelantikan, Jokowi telah merealisasikan janji kampayenya untuk menerbitkan tiga kartu tersebut. Namun, menurut Rozaq, ini semua menggunakan uang negara, yang tata cara penggunaannya harus ada aturan mainnya.
“Hal aneh lainnya adalah mekanisme penggaran macam apa yang dipergunakan. Kok bisa hanya dalam dua pekan saja, uang bisa dibagi-bagi langsung ke masyarakat. Bukankah penggunaan anggaran tersebut harus sesuai dengan alur dan prosedur keuangan negara, yang bisa dikatakan hampir mustahil direncanakan dan dieksekusi hanya dalam dua pekan?” ujarnya.
Keanehan ketiga menurutnya, siapakah operatornya? Dan bagaimana mekanisme pengadaannya?
Sebab pengadaan kartu dan lain sebagainya harus dilakukan dengan mekanisme tender.
“Untuk program sebesar ini kan tidak bisa digunakan mekanisme penunjukan langsung, sangat tidak mungkin hal ini dilakukan hanya dalam waktu dua pekan saja,’ tambahnya.(hidayatullah)
Tag :
nasional