Menurut dia, dengan sikap Aburizal itu, seluruh parpol KMP juga akan mendukung perppu pilkada sesuai kesepakatan yang sudah ditandangani bersama.
"Kami yakin sampai saat ini teman-teman KMP tidak akan mengingkari kesepakatan yang sudah ditandangani bersama," kata Benny saat dihubungi, Kamis (11/12/2014).
Sebaliknya, Benny justru meragukan komitmen fraksi dalam Koalisi Indonesia Hebat untuk mendukung perppu yang diterbitkan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu. Menurut dia, KIH selama ini konsisten mendukung pilkada langsung, bukan mendukung perppu pilkada.
"KIH kita belum tahu. Karena mendukung pilkada langsung berbeda dengan mendukung perppu. KIH hanya mendukung pilkada langsung tanpa perbaikan, sementara dalam perppu ada 10 perbaikan," ujar Benny.
Dia berharap, saat pembahasan perppu usai reses pada Januari 2015, KIH konsisten untuk mendukung perppu pilkada. Dengan begitu, perppu tersebut bisa diterima di DPR secara musyawarah mufakat, tidak perlu berakhir dengan voting.
Perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari dipilih secara langsung oleh rakyat menjadi dipilih lewat DPRD diperjuangkan oleh KMP hingga akhirnya disahkan DPR. KIH yang menginginkan pilkada tetap secara langsung kalah dalam voting.
Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat lalu mengeluarkan perppu untuk membatalkan pilkada melalui DPRD itu. Di dalamnya ada 10 perbaikan terhadap proses pilkada.
Belakangan, ada kesepakatan antara SBY dengan KMP terkait Perppu Pilkada. Demokrat bersedia bergabung dengan KMP dalam pemilihan pimpinan parlemen asalkan Perppu Pilkada didukung.(kps)
Tag :
politik