Kolumnis Palestina Ibrahim Ketua Pusat Studi Independen, Ibrahim Madhun menegaskan, rakyat Palestina saat ini hidup dalam kevakuman hukum dan konstitusi.
Pemerintah sementara selama ini bukan bentukan undang-undang tapi berdasarkan kesepakatan kesepahaman dan rekonsiliasi beberapa kelompok. Karena itu nasib dari pemerintah ditentukan juga oleh rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas serta faksi-faksi lain.
Kesepahaman atau Kekosongan Undang-undang
Menurut Madhun menegaskan, jika pemerintah akan disepakati lagi maka ini hanya kumpulan orang selama tidak didasrkan kepada parlemen Palestina. Padahal seharusnya selama 6 bulan ini sudah harus dimulai kerja parlemen Palestina, menggelar pemilihan umum, namun itu tidka terjadi.
Madhun mengkawatirkan situasi lebih buruk setelah ini di banding perpecahan itu sendiri; yakni kevacuman utuh; presiden yang habis masa jabatan, pemerintah yang tidak didasrkan kepada undang-undang, dan tidak diakui telah bekerja di Gaza dan parlemen dinonaktifkan.
Madhun menegaskan, Hamas memiliki kepentingan atas keberhasilan pemerintah persatuan namun Abbas menghindar dari penerapan kesepakatan sehingga menyebabkan masalah besar. Jika presiden tidak mengambil keputusan mendasar terutama mengefektifkan parlemen dan pemerintah didorong melakukan kewajibanya maka Madhun yakin akan menarik legalitas dari pemerintah ini.
Pemerintah persatuan sendiri tidak menjalankan tugasnya di Gaza dan menerapkan kesepahaman menerima perlintasan Gaza sehingga warga Palestina yang hendak masuk keluar tidak bisa.
Madhun menilai, solusinya adalah mengefektifkan perlemen, memperpanjang masa pemerinatahan untuk enam bulan lagi, menyepakati jadwal pemilu presiden dan legislatif.
Sementara itu pengamat Hani Misri, pusat kajian alternatif menegaskan, tidak ada konsekwensi apapun jika masa pemerintah persatuan berakhir sebab akan kembali kepada disintregasi dan tidak diakuinya pemerintah Palestina akan menjadi sulit masalah.
Sampai kini pun masih ada saling serang di media massa, rekontruksi Gaza pun belum pasti.
Bola di tangan Abbas
Misri menilai, solusinya adalah memberikan kesempatan kepada Hamas ikut masuk dalam pemerintahan otoritas Palestina dan PLO secara riil. Hamas diminta mengalah dari gaza namun dengan prinsip semua pihak sepakat akan strategi baru menghadapi 'Israel' yang semakin massif melakukan yahudisasi bahkan melalui undang-undang yahudisme 'Israel'. (ip)
Tag :
palestina