"Asian Games bisa terancam gagal dilaksanakan. Ini karena, kami (Komisi X) belum mendapatkan penjelasan dari pemerintah, apakah mereka sudah siap atau belum," ujar politisi Partai Golkar itu ketika dihubungi Aktual.co, Rabu (10/12).
Ditegaskan pria yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar, hingga saat ini, pihaknya belum bisa bertemu dengan presiden ataupun menteri-menterinya.
"Kita baru akan melakukan rapat kerja dengan Kemenpora dalam sidang kedua, pada 11 Januari 2015 mendatang," tegasnya.
Komisi X, kata Ridwan Hisjam, pihaknya tidak bisa melakukan tekanan kepada Presiden Joko Widodo, untuk segera mengeluarkan Keppres tersebut.
"Seperti saya bilang tadi, kami belum bisa mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Keppres, karena kami belum mendengar paparan yang dilakukan oleh pemerintah, apakah mereka siap atau tidak," katanya menegaskan.
Ridwan Hisjam menjelaskan alasannya melontarkan pernyataan tersebut karena, Pemerintahan Jokowi-JK, hanya mencontek program-program kerja yang dimiliki Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono.
"Coba kita lihat, program-program yang dimiliki Jokowi, hanya menjiplak dari program SBY, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) itu kan awalnya BPJS. Kemudian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang awalnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dimiliki SBY," paparnya.
Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan even olahraga empat tahunan terbesar se-Asia itu, pada September 2014, jelang penyelenggaraan Asian Games 2014 di Korea Selatan.
Dan Dewan Olimpiade Asia (OCA), sempat melakukan teguran kepada Komite Olimpiade Indonesia (KOI), terkait dengan Keppres tersebut yang akan dijadikan payung hukum penyelenggaraan Asian Games 2018.
"Sesuai dengan aturan OCA, dua bulan setelah penunjukkan (tuan rumah), harus punya payung hukum. Kalau tidak, maka persiapan belum bisa jalan," kata Rita Subowo setelah menemui Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik di Kantor KOI di Jakarta, Rabu (19/11).
Tag :
Olahraga