Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada. Menuruntya, melajunya salah satu anggota Partai Demokrat di level pimpinan MPR dan DPR jauh sebelum Perppu Nomor 1 tahun 2014 itu terbit.
"Tidak ada tukar guling. Sejak awal memang ada kesepakatan untuk memberikan kursi pimpinan sebelum ada rencana membuat perppu," kata Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, kepada CNN Indonesia, Selasa (9/12).
PKS yang juga tergabung di KMP mengatakan fraksinya tidak mengerti apa yang diinginkan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono terkait perppu yang diterbitkan. Menurut pengkajian PKS, apa yang diminta Partai Demokrat atas 10 perbaikan RUU Pilkada agar dilakukan langsung telah tertuang dalam UU Pilkada.
"Pemerintah mewarakan langsung atau dikembalikan (ke DPRD), tapi kemudain pemerintah sendiri yang tidak konsisten. Saya rasa ini (perppu) masih sangat layak untuk dikaji," jelas Ketua Fraksi PKS di DPR tersebut.
Menurutnya, kekhawatiran pilkada langsung menuju DPRD tidak beralasan. Pasalnya Hidayat melihat peralihan korupsi masyarakat ke anggota dewan, malah akan memudahkan penegak hukum atas pelaku korupsi. Aturan yang dibuat pun telah sangat berlapis, mulai pemindanaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, denda 10 kali lipat dari suap atau korupsi yang diambi, lalu pencopotan keanggotaan DPRD. Lalu jika partaiyang terbukti korupsi maka partai tersebut tidak bisa mencalonkan kandidat selama satu periode.
"Aturan ini sangat berlapis kan, tidak mudah. Ini semua sudah ada di UU Pilkada yang disahkan DPR dan pemerintah," tegasnya.
Kehadiran SBY ke Istana Merdeka untuk bertemu dengan Joko Widodo dipandang Hidayat sebagai suatu yang biasa, sebagai bentuk lobi politik. "Boleh-boleh saja melakukan pendekatan, itu masuk akal. Tapi perlu diingat, pilkada dikembalikan DPRD itu usul pemerintah dan kemendagri, tapi ditengah jalan kok berpindah," jelas Hidayat.(cnn)
Tag :
PKS