‘’Penambahan wewenang itu karena Jokowi melihat kemampuan Luhut lebih bagus, punya jaringan lebih luas, dan manajemennya baik. Jadi, wajar bila Jusuf Kalla teriak-teriak karena menyadari suatu saat the real presiden itu Luhut,’’ kata Mubarok.
Menurut Mubarok, bagi Jokowi, penambahan wewenang kepada Kastaf (Kepala Staf) Kepresidenan jalan terbaik, karena kalau dia kurang menguasai pekerjaan lalu minta tolong kepada JK, nanti dikritik. Makanya, lebih baik Jokowi beri wewenang lebih besar kepada Luhut apalagi dia lebih terampil dan cekatan.
‘’Memang ada yang khawatir JK lebih dominan dari Jokowi. Saat jadi wapresnya SBY, JK juga lebih terampil. Untuk mengimbangi itu, maka Jokowi beri kewenangan yang lebih besar pada Luhut,’’ ujar Mubarok.
Politisi Demokrat itu mengakui, penambahan wewenang pada Luhut sehingga bisa memanggil menteri itu memang membuat wewenang Wapres jadi berkurang. ‘’Saya menganalisa, kebijakan itu membuat potensi konflik antara RI-1 dan RI-2 lebih tajam. Apalagi jika Jokowi tidak mau konsultasi dengan JK, maka pertentangannya tambah menajam lagi,’’ kata Mubarok.
Terpisah, politisi paranormal Permadi yang belakangan ini tenggelam mengatakan, wajar JK tidak happy dengan adanya penambahan kewenangan kepada Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan karena kekuasaannya tergerogoti. Matahari di Istana jadi 3 yakni Jokowi, JK, dan Luhut sehingga ruang gerak JK berkurang.
‘’Saya kira wajar JK kebakaran jenggot dengan besarnya kewenangan yang dimiliki Luhut Panjaitan. Harusnya JK tidak cukup marah tapi lapor ke MPR bahwa penunjukan Luhut sebagai kepala staf kepresidenan itu tak diatur dalam UUD 1945. dan wapres hanya jadi ban serep,’’ ujarnya.
Permadi menganalisa, pemberian wewenang yang besar kepada Luhut Panjaitan karena Jokowi mungkin curiga terhadap JK. Tetapi itu salah Jokowi sendiri memilih JK jadi wapresnya, karena JK pernah mengatakan jika Jokowi jadi presiden, Indonesia bisa remuk. ‘’Saya nggak mengada-ada loh, saya hanya sekedar memutar kaset lama saja,’’ ucap Permadi.
Terakhir Permadi mengatakan, fenomena begal motor, pertengkaran Ahok dengan DPRD, konflik KPK-Polri, presiden ngantor di Istana Bogor, kenaikan harga beras, eksekusi mati gembong narkoba, dan sebagainanya itu sebagai gejala alam yang tidak biasa. Bisa jadi itu peringatan awal dari Tuhan tentang munculnya goro-goro di negeri ini.
‘’Coba lihat, tiap hari orang ditakut-takuti oleh begal motor. Walau pelakunya dibakar, muncul lagi. Tiap hari ribut soal KPK-Polri, beras langka, harganya mahal. Di Papua harga beras mencapai Rp 60 ribu per kilo. Presiden senang ngantor di Bogor, wapresnya gak setuju. Ini gejala awal terjadinya goro-goro,’’ tambah Permadi.
Sementara itu, usai bertemu dengan presiden Jokowi dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Istana Negara, Wapres Jusuf Kalla (JK) yakin, Perpres No 26 Tahun 2015 tidak akan mengecilkan kewenangannya.
"Enggak, enggak seperti itu. Perprres 26 tidak akan mengecilkan kewenangan saya. Semua kita bicara dengan presiden soal itu, soal negara yang baik, bagaimana kita melihat ke depan,’’ kata JK.
Sebelumnya diberitakan, kebijakan presiden Jokowi menambah kewenangan Kastaf Kepresidenan Luhut Panjaitan, memantik reaksi dari Wapres. JK mengaku tak diberitahu soal ini. JK khawatir kebijakan ini malah bisa bertabrakan dengan tugas koordinasi kementerian yang dimilikinya.
Luhut saat ini memang punya wewenang besar. Berdasarkan Perpres No 26 Tahun 2015 yang ditandatangani presiden Jokowi pada 23 Pebruari lalu, ada 5 tugas besar Luhut yang intinya diperbolehkan melakukan koordinasi lintas kementerian untuk memastikan program prioritas sesuai visi-misi presiden. Tugas Luhut ini hampir mirip wapres JK dalam melakukan pengawasan ke kementerian.(PR)
Tag :
Kabinet