Ternyata, rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung mengundang penolakan banyak pihak. Salah satunya dari Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal Agus Supriatna. Duh, gawat.
Berdasarkan dokumen yang beredar di kalangan wartawan, terkuak adanya surat B/65-09/32/16/Disfaskonau tertanggal 20 Januari 2016.
Dua lembar surat yang diteken KASAU ini, bertajuk Tanggapan atas pemanfaatan BMN (Barang Milik Negara) di Lanud Halim Perdanakusuma untuk pembangunan Kereta Cepat, ditujukan kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Dalam surat ini, Marsekal Agus menyatakan penolakan keras atas rencana pembangunan stasiun kereta cepat (High Speed Train/HST) Jakarta-Bandung, serta stasiun LRT (Light Rail Transit) di Komplek Trikora Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Meski lokasi ini direkomendasikan Kementerian Pertahanan kepada Kementerian BUMN.
Alasan penolakan ini, karena Lanud Halim Perdanakusuma sebagai pangkalan militer merupakan obyek vital yang perlu mendapatkan pengamanan khusus. Untuk pelaksanaan tugas dan perannya dalam rangka operasi pertahanan udara dan penerbangan VVIP.
Di mana, didalam Komplek Trikora Lanud Halim Perdanakusuma ini, terdapat 300 unit rumah prajurit, Mesjid, Pura Agung Taman Sari, 3 unit sekolah (SD Angkasa 7, SMPN 80 dan SMU Angkasa), 2 unit Mess Organik serta Kantor dan Laboratorium Psikologi TNI AU.
Alasan lainnya, berdasarkan hasil sosialisasi menunjukkan bahwa seluruh prajurit menolak rencana pembangunan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung dan Stasiun LRT di Komplek Trikora Lanud Halim Perdanakusuma.
Dan, atas munculnya rencana tersebut membuat resah kalangan prajurit TNI AU yang bermukim di Komplek Trikora Lanud Halim Perdanakusuma. Hal ini dikhawatirkan berdampak negatif terhadap pelaksanaan tugasnya.
Selanjutnya, KASAU Agus mengusulkan rencana tersebut dialihkan ke lahan eks Cipinang Melayu yang luasnya 20 hektar. Sementara kebutuhan lahan untuk stasiun kereta cepat dan stasiun LRT hanya 8 hektar. [inilah]
Berdasarkan dokumen yang beredar di kalangan wartawan, terkuak adanya surat B/65-09/32/16/Disfaskonau tertanggal 20 Januari 2016.
Dua lembar surat yang diteken KASAU ini, bertajuk Tanggapan atas pemanfaatan BMN (Barang Milik Negara) di Lanud Halim Perdanakusuma untuk pembangunan Kereta Cepat, ditujukan kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Dalam surat ini, Marsekal Agus menyatakan penolakan keras atas rencana pembangunan stasiun kereta cepat (High Speed Train/HST) Jakarta-Bandung, serta stasiun LRT (Light Rail Transit) di Komplek Trikora Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Meski lokasi ini direkomendasikan Kementerian Pertahanan kepada Kementerian BUMN.
Alasan penolakan ini, karena Lanud Halim Perdanakusuma sebagai pangkalan militer merupakan obyek vital yang perlu mendapatkan pengamanan khusus. Untuk pelaksanaan tugas dan perannya dalam rangka operasi pertahanan udara dan penerbangan VVIP.
Di mana, didalam Komplek Trikora Lanud Halim Perdanakusuma ini, terdapat 300 unit rumah prajurit, Mesjid, Pura Agung Taman Sari, 3 unit sekolah (SD Angkasa 7, SMPN 80 dan SMU Angkasa), 2 unit Mess Organik serta Kantor dan Laboratorium Psikologi TNI AU.
Alasan lainnya, berdasarkan hasil sosialisasi menunjukkan bahwa seluruh prajurit menolak rencana pembangunan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung dan Stasiun LRT di Komplek Trikora Lanud Halim Perdanakusuma.
Dan, atas munculnya rencana tersebut membuat resah kalangan prajurit TNI AU yang bermukim di Komplek Trikora Lanud Halim Perdanakusuma. Hal ini dikhawatirkan berdampak negatif terhadap pelaksanaan tugasnya.
Selanjutnya, KASAU Agus mengusulkan rencana tersebut dialihkan ke lahan eks Cipinang Melayu yang luasnya 20 hektar. Sementara kebutuhan lahan untuk stasiun kereta cepat dan stasiun LRT hanya 8 hektar. [inilah]
Tag :
abadijaya news