Menurut Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, bahwa seyogianya perhelatan seperti PON yang berlingkup nasional ini dibiayai oleh negara, baik untuk penyelenggaraannya maupun pembangunan sarana olah raga.Hal demikian dikemukakan Gubernur Heryawan saat memberikan sambutan pada acara Chef De Mission PON/Peparnas 2016, Kamis (10/3) di Masonpine Hotel Bumi Parahyangan Bandung Barat.
"Jadi, perhelatan nasional seperti PON ini semestinya dibiayai negara, bukan dibiayai oleh APBD provinsi. Sebab manamungkin provinsi memiliki kempuan karena memiliki biaya terbatas, ujarnya.
Untuk PON Jawa Baratpun yang menghabiskan anggaran trilyunan rupiah itu, sampai harus menunda beberapa program lainnya, tapi karena Jawa Barat ingin menjadi tuan rumah PON yang terbaik, maka dana sebesar itu dikhtiarkan ada melalui beberapa tahun penganggaran di APBD, jelasnya.
Kedepan,lanjut Heryawan, siapapun provinsi yang akan menyelenggarakan PON untuk Tahun 2020, 2024, atau 2028, maka pembiayaannya mesti dari negara. Sebab mustahil, bisa melahirkan prestasi nasional maupun internasional tanpa adanya anggaran negara.
Kendatipun demikian, pada PON di Jawa Barat ini, kami berikhtiar dibidang anggaran, karena ingin menjadi tuan rumah terbaik dan menghasilkan prestasi nasional dan internasional, pungkasnya.
Hal senada dikemukakan Ketua Umum KONI Pusat, Tono Suratman. Tono mengamini apa-apa yang dikemukakan Gubernur Jabar Heryawan yang juga sebagai Ketua Umum PB PON/Peparnas 2016 itu. Bahkan Tono Suratman menyarankan agar isi pidato tersebut, nanti disampaikan langsung saat acara pembukaan PON kehadadapan Presiden RI.
Chef De Mission Meeting II PON/Peparnas 2016, merupakan ajang komunikasi dan koordinasi jelang penyelenggaraan PON yang pesertanya meliputi para calon pimpinan kontingen tiap provinsi se-Indonesia dan seluruh pengurus PB PON Tingkat Jawa Barat. Akan berlangsung selama beberapa hari dan mengagendakan pembahasan hal-hal teknis penyelenggaraan PON termasuk pertandingan.
Hadir pula pada acara tersebut, Wakil Gubernur, Deddy Mizwar, Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi, dan para pejabat perwakilan Forkominda Jabar.(jbr)
"Jadi, perhelatan nasional seperti PON ini semestinya dibiayai negara, bukan dibiayai oleh APBD provinsi. Sebab manamungkin provinsi memiliki kempuan karena memiliki biaya terbatas, ujarnya.
Untuk PON Jawa Baratpun yang menghabiskan anggaran trilyunan rupiah itu, sampai harus menunda beberapa program lainnya, tapi karena Jawa Barat ingin menjadi tuan rumah PON yang terbaik, maka dana sebesar itu dikhtiarkan ada melalui beberapa tahun penganggaran di APBD, jelasnya.
Kedepan,lanjut Heryawan, siapapun provinsi yang akan menyelenggarakan PON untuk Tahun 2020, 2024, atau 2028, maka pembiayaannya mesti dari negara. Sebab mustahil, bisa melahirkan prestasi nasional maupun internasional tanpa adanya anggaran negara.
Kendatipun demikian, pada PON di Jawa Barat ini, kami berikhtiar dibidang anggaran, karena ingin menjadi tuan rumah terbaik dan menghasilkan prestasi nasional dan internasional, pungkasnya.
Hal senada dikemukakan Ketua Umum KONI Pusat, Tono Suratman. Tono mengamini apa-apa yang dikemukakan Gubernur Jabar Heryawan yang juga sebagai Ketua Umum PB PON/Peparnas 2016 itu. Bahkan Tono Suratman menyarankan agar isi pidato tersebut, nanti disampaikan langsung saat acara pembukaan PON kehadadapan Presiden RI.
Chef De Mission Meeting II PON/Peparnas 2016, merupakan ajang komunikasi dan koordinasi jelang penyelenggaraan PON yang pesertanya meliputi para calon pimpinan kontingen tiap provinsi se-Indonesia dan seluruh pengurus PB PON Tingkat Jawa Barat. Akan berlangsung selama beberapa hari dan mengagendakan pembahasan hal-hal teknis penyelenggaraan PON termasuk pertandingan.
Hadir pula pada acara tersebut, Wakil Gubernur, Deddy Mizwar, Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi, dan para pejabat perwakilan Forkominda Jabar.(jbr)
Tag :
Warta Daerah