Gubernur mengatakan pihaknya akan berupaya untuk dapat mengakomodasi semua pihak, sehingga tidak pihak yang dirugikan, sehingga upah buruh dapat naik namun tidak merugikan para pengusaha. Selain itu, pihak pengusaha pun merasa keberatan dengan tuntutan kenaikan upah yang dilakukan melalui demonstrasi dan mereka ingin hal ini seharusnya disampaikan secara baik-baik tanpa mengganggu aktifitas perusahaan.
”Mereka tentu ingin ada kestabilan. Stabil dalam arti ada kepastian hukum dan ada rasa aman yang lebih baik. Termasuk mereka menginginkan supaya demonstrasi terkendali, kalo bisa tidak ada demonstrasi dari para buruh, karena pasti ketika ada demonstrasi dan sweeping merugikan semua pihak”, ungkap Gubernur kepada wartawan.
Pertemuan yang juga dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat, Kepala BKKPPMD, serta Asisten Daerah I & II Setda Jabar dibahas pula peningkatan kerjasama Korsel di Jawa Barat. Sementara delegasi Korsel yang turut hadir mendampingi dubes Taiyoung Cho, yaitu Atase
Pertahanan Korea, Atase Bidang Tenaga Kerja Kedubes Korea Sleatan, Ketua dan Wakil Ketua Kadin Korsel, serta Ketua Asosiasi WN Korea di Bandung.
Bagi Korea Selatan, Jawa Barat merupakan provinsi terpenting yang ada di Indonesia. Sampai saat ini, investasi Negeri Ginseng di Jabar mencapai 50 % dari total investasninya di Indonesia. Taiyoung Cho pun mengungkapkan akan terus menjaga hubungan baik yang selama ini terjalin dengan Indonesia dengan peningkatan kerjasama di segala bidang.
”Provinsi Jawa Barat adalah daerah yang benar-benar penting di Indonesia. Maka pemerintah Korea Selatan akan berupaya keras meningkatkan kerjasama dengan Jawa Barat dan Bandung di segala bidang”, ungkap Taiyoung kepada wartawan.(pemprovjbr)
Tag :
Daerah