Menurutnya, skema perang melawan mafia migas memiliki konsekuensi strategis yang sangat berbeda dan biasanya melibatkan pihak luar. Dia menilai adanya pola 'kaderisasi' di berbagai perusahaan asing untuk menjadikan petingginya menjadi pejabat di sektor migas Indonesia.
"Kalau dilihat dari substansi geopolitiknya, semua campur tangan asing di negeri mana pun, termasuk Indonesia muaranya selalu penguasaan ekonomi dan pencaplokan Sumber Daya Alam (SDA). Jadi, untuk memberantas mafia migas yang harus dilihat adalah kaderisasi orang-orang dari company covery-nya," kata Hendrajit dalam diskusi Indonesian Public Institute (IPI), bertema “Membaca Arah Mebijakan Energi Jokowi-JK; Perlukah Satgas Mafia Migas?” di Jakarta, Minggu (14/9/2014).
Menurutnya, untuk memberantas mafia jangan hanya cuma mengganti aktor lama ke aktor baru, sementara aktor lama pangkatnya di hilir justru bisa ke hulu. Oleh sebab itu, sektor dari hilir hingga ke hulu tetap harus diperhatikan oleh pemerintah mendatang.
Hindrajid mengatakan, dari informasi yang beredar sudah ada selentingan nama siapa saja yang akan menempati sektor strategis di bidang pengelolaan SDA, khususnya di Kementerian ESDM. Menurut sumber terpecaya, Darwin Silalahi yang juga Presiden Direktur Shell Indonesia, dikabarkan akan menempati salah satu pos strategis di sektor energi dan ESDM. "Nah, struktur kabinet Jokowi-JK sudah mau selesai. Kita bisa lihat apakah nama itu muncul. Jadi kaitan kenaikan BBM, tidak semata alasan harga keekonomisan. Ada faktor intelijen bisnis di dalamnya. Misalnya, memberikan ruang bagi SPBU Asing, menguatkan skema Liberalisasi sektor hilir migas," katanya.(tribun)
Tag :
nasional