Laman International Business Times edisi akhir pekan lalu
melansir aturan tersebut baru dapat berlaku setelah pemilu paruh waktu
berlangsung November mendatang. Sebelum pemilu, maka anggota Kongres
akan mengalami reses.
AS memiliki kebijakan tegas untuk tidak bernegosiasi dengan
kelompok teroris. Oleh sebab itu, mereka tidak akan memberikan dana
kepada kelompok Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS) yang menculik
James Wright Foley dan Steven Sotloff.
Keluarga kedua jurnalis itu bahkan dilaporkan diancam Pemerintah AS
jika mereka berupaya untuk membayar tebusan, maka mereka akan dibui.
Kini, setelah video kedua jurnalis itu dieksekusi muncul, Kongres merasa
penting agar kematian mereka tidak dilupakan.
"Salah satu cara kami dapat menghormati kenangan James Foley dan
Steven Sotloff yakni dengan membawa pembunuh mereka ke meja hijau. Cara
ini dapat dianggap membantu," ungkap anggota Senat Marco Rubio.
Dia menambahkan, AS akan bekerja tanpa lelah untuk memastikan kematian kedua jurnalis itu tidak akan berlalu begitu saja.
Dana imbalan itu akan dikucurkan melalui Departemen Luar Negeri
untuk program keadilan. Di antara dana yang ada di program itu telah
dialokasikan untuk upaya perlawanan terhadap terorisme.
Menteri Luar Negeri diberikan wewenang untuk memberikan imbalan
berupa uang bagi siapa pun yang bisa memberi informasi yang menjadi
petunjuk anggota teroris atau mereka yang berencana melakukan tindak
terorisme.
"Menlu berwenang untuk memberikan imbalan hingga lebih dari US$25
juta atau Rp299 miliar. Nominal itu diberikan jika dianggap perlu untuk
melawan tindak terorisme atau membela AS dari aksi teror," ujar situs di
Deplu AS.
Kedua jurnalis Negeri Paman Sam itu dieksekusi sebagai respons
terhadap serangan udara yang dilancarkan administrasi Obama di Irak.
(viva)
Tag :
internasional