"Tidak tepat dan tidak relevan," kata SBY dalam wawancara khusus yang diunggah ke Youtube, Minggu (14/14).
SBY menyatakan, sebagai presiden dia tidak terkait dengan adu kekuatan politik dua kudu di Parlemen.
"Yang berseberangan dan berbeda pendapat siapa? Ini kan di Parlemen, antara kekuatan politik A-B. Kenapa dilarikan kepada SBY," ungkapnya.
SBY menjelaskan, dirinya dapat disalahkan dan diminta pertanggungjawaban jika peraturan tersebut berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Aturan Pilkada adalah undang-undang, yang merupakan kewenangan DPR sebagai lembaga legislatif.
"Kecuali ini bukan UU, misalnya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, yang nyata-nyata tidak tepat, saya bisa dikatakan mengkhiyani demokrasi, atau meninggalkan titik hitam dalam demokrasi. Tapi ini UU, semua tau atauaran mainnya, dirumuskan DPR dan Pemerintah. Pemerintah menunggu sekarang ini, karena DPR terbelah," beber Kepala Negara.
SBY menambahkan, saat ini ia tengah berfikir keras untuk menemukan opsi atau tawaran kebijakan yang baik terkait RUU Pilkada. Tanpa adanya tekanan pun, dirinya mengaku tetap mencari pilihan terbaik bagi masyarakat soal pilkada, dan bagaimana agar UU Pilkada ini baik untuk demokrasi dan masa depan bangsa. [rmol]
Tag :
nasional