Bantahan itu, dikemukakan sehari setelah panel Senat merilis hacker memperoleh akses ke sistem yang dijalankan oleh perusahaan pekerjaan kontrak untuk Komando Transportasi Amerika Serikat (TRANSCOM) setidaknya 50 kali antara 2012 dan 2013, yang berpotensi membuka rahasia operasi militer.
"Hukum Tiongkok melarang serangan cyber dan kejahatan lainnya dan memberantas kejahatan tersebut. Pemerintah dan militer RRT tidak akan mendukung serangan hacker," tegas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RRT, Hong Lei di Beijing, Kamis (18/9).
"Tuduhan terhadap Tiongkok ini mengada-ada dan tidak beralasan. Kami mendesak pihak Amerika untuk menghentikan tuduhan tidak bertanggung jawab terhadap Tiongkok," imbuhnya.
Sengketa ini merupakan perseteruan keamanan cyber terbaru yang akan mengacaukan hubungan AS-RRT.
Pada Mei tahun ini, Tiongkok melarang penggunaan sistem operasi Windows 8 Microsoft pada semua komputer pemerintah baru, di tengah laporan dugaan masalah keamanan.
Langkah ini diikuti oleh AS yang mendakwa lima anggota unit militer RRT karena diduga melakukan hacking terhadap perusahaan-perusahaan AS terkait rahasia dagang.
Juli lalu, The New York Times mengatakan, dengan merujuk para pejabat AS, bahwa hacker Tiongkok mengakses komputer pemerintah AS yang berisi informasi pribadi semua karyawan federal.
Laporan Komite Angkatan Bersenjata Senat menemukan bahwa dari 50 serangan, setidaknya 20 dikaitkan dengan ancaman maju terus-menerus (APT), istilah yang digunakan untuk membedakan ancaman cyber canggih yang sering dikaitkan dengan pemerintah asing.
Laporan Ketua Komite Senator Carl Levin ini menghubungkan 20 APT dengan pemerintah RRT . "Keamanan operasi militer kami dipertaruhkan," kata Levin
Laporan tersebut menyatakan aksi hacking rupanya telah terjadi selama bertahun-tahun. Sebagai contoh pada periode 2008 - 2010, katanya, intrusi militer Tiongkok pada kontraktor TRANSCOM membuka rahasia surel, dokumen, kode komputer, dan kata sandi (brita1).
Tag :
internasional