"Saya yakin, semua orang masih ingat dengan pernyataan Jokowi tentang koalisi parpol yang dibutuhkannya untuk maju ke pentas Pilpres. Jokowi waktu itu menegaskan, dia butuh koalisi ramping dan menghindari koalisi gemuk," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo dalam pernyataannya, Minggu (12/10).
Menurut Bambang, pilihan Jokowi pada koalisi ramping otomatis mendorong sebagian besar parpol bersekutu dan berseberangan dengannya selama proses menuju pelaksanaan Pilpres maupun pasca Pilpres.
"Fakta ini harus diterima sebagai konsekuensi logis dari pilihan Jokowi itu. Dan, ketika pilihan itu teraktualisasikan oleh dominasi KMP di DPR-MPR, Jokowi dan para pendukungnya semestinya tidak meradang," tegasnya.
Sebaliknya, ia mencermati dominasi KMP justru dikecam para pendukung Jokowi. KPM juga dicurigai ingin menjegal program pemerintahan baru Jokowi-JK.
"Bahkan, lebih konyol lagi, KMP juga dicurigai punya agenda memakzulkan Jokowi," tambahnya.
Kecurigaan itu, menurut dia, bukan hanya berlebihan, tetapi sudah menjadi angan-angan yang sama sekali tidak relevan.
"Bayangkan, pelantikan Jokowi saja belum terlaksana tetapi banyak orang begitu sering menyuarakan kecurigaan tentang kemungkinan pemakzulan," protesnya.
Mereka, kata Bambang, seakan-akan sudah bisa menebak tindak inkonstitusional apa yang akan dilakukan Jokowi. Kecenderungan ini dinilainya amat menggelikan.
"Mereka lupa bahwa kewajiban bagi pemerintah dan DPR untuk menjalin komunikasi akan meminimalisir potensi kesalahan yang mungkin saja bisa dilakukan presiden," tutup Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar ini (rmol)
Tag :
nasional