"Jokowi harus cermat betul. Kalau
dinaikkan Rp 3.500 maka harga premium menjadi Rp 10.000, dan harga
kenaikan ini lebih tinggi dari economic cost (biaya produksi) yang hanya
Rp 2.800. Ini sama saja pemerintah melawan konstitusi, dan bukan tidak
mungkin presiden akan diimpeach,"
Jokowi, menurut Rizal Ramli, harus ingat
bahwa Mahkamah Konstitusi telah membatalkan pasal 28 ayat 2 UU Nomor 22
tahun 2011 tentang Migas beberapa waktu lalu. MK memutuskan bahwa
penetapan harga minyak dan gas bumi berdasarkan mekanisme harga pasar
bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya, jika dinaikan dengan
alasan harga pasar maka pemakzulan Jokowi memiliki dasar.
"Kalau dinaikkan terlalu tinggi, bisa-bisa seminggu (setelah menaikkan harga BBM) langsung diimpeach," sambung dia.
Sebaliknya, Menteri Perekonomian era
pemerintahan Abdurrahman Wahid ini menambahkan, ada banyak solusi cerdas
yang bisa ditempuh Jokowi untuk menyelamatkan APBN selain dengan cara
menaikkan harga BBM subsidi. Langkah itu antara lain, memberantas mafia
migas, membangun kilang minyak, menekan cost recovery dan revaluasi
BUMN.
Jika mafia migas diberantas maka
kerugian 10 miliar dolar AS atau 100 triliun yang dialami negara tiap
tahun tak akan terjadi lagi. Sementara dengan membangun tiga kilang
minyak baru berkapasitas 200 ribu barel maka biaya produksi bbm bisa
ditekan hingga setengahnya.
"Jika kita perintahkan 130 an BUMN
melakukan revaluasi aset, maka aset BUMN akan naik 2-3 kali dari aset
awal. Jika sisa dari selisih revaluasi dimasukkan modal maka modal BUMN
kita bisa naik sekitar Rp 45o triliun hingga Rp 900 triliun. Kalau sudah
seperti ini maka borrowing capacity nya bisa di atas 100 miliar dolar
AS, atau setara 100 triliun," pungkas Rizal Ramli. (jppn)
Tag :
nasional