Seorang sumber di internal PPP Jawa Barat mengungkapkan pihaknya bersedia datang ke Surabaya karena dijanjikan sejumlah uang, yang kisarannya Rp 50 juta. Kenyataanya, uang yang diberikan hanya Rp 20 juta. Walau dengan rasa kecewa, kata sumber, uang itu tetap diambil.
Uang tersebut diberikan bukan di awal acara, tapi setelah Romahurmuziy alias Romy terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP. Menurut dia, panitia sengaja tidak membagikan uang di awal acara karena takut peserta pulang duluan.
Selain pengakuan adanya politik uang itu, Muktamar Surabaya juga dikabarkan membuat PPP Jawa Barat terpecah dua.
Sementara itu, Sekretaris DPC PPP Karawang, Dedi Rustandi, kepada wartawan mengaku tidak tahu perihal janji pemberian uang tersebut. Tapi, dia tidak menampik seluruh akomodasi dan keperluan peserta Muktamar dijamin oleh panitia.
"Yang mengurus persoalan ini DPW," jelasnya kepada wartawan, Sabtu (18/10).
Ia membantah rumor perpecahan di internal PPP se-Jawa Barat. Dedi menegaskan, sampai saat ini PPP di Jawa Barat masih solid. Dan jika ada undangan menghadiri Muktamar yang digelar kubu Suryadharma Ali (SDA) pada 24-26 Oktober mendatang, Dedi memastikan seluruh DPC se-Jabar akan hadir.
"Kami menunggu undangannya saja. Kubu SDA mengklaim, Muktamar yang mereka gelar mendapat restu dari sesepuh PPP, Mbah Maimoen Zubair," pungkasnya.
Muktamar VIII yang digelar di The Empire Palace, Jalan Embong Lembang, Kota Surabaya, Jawa Timur resmi ditutup, kemarin (Jumat, 17/10). Muktamar menetapkan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum PPP periode 2014-2019. Muktamar tanpa dihadiri presiden maupun wapres terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang sebelumnya dikabarkan akan datang.
Sebagai ketua formatur sekaligus ketum PPP yang baru, Romy bertanggung jawab atas segala proses pelaksanaan dan hasil muktamar.(rmol)
Tag :
politik