Koalisi Merah Putih sebagai pemegang sah kursi pimpinan DPR menggelar rapat di ruang paripurna gedung Nusantara II, sedangkan Koalisi Indonesia Hebat yang telah menunjuk pimpinan DPR sementara menggelar rapat di ruang Badan Musyawarah gedung 'kura-kura.'
Abadijaya News : Paripurna KMP mengagendakan pengesahan mitra kerja masing-masing komisi di DPR, sementara paripurna KIH mengagendakan pengesahan anggota dan pimpinan komisi-komisi versi mereka. Rapat paripurna kembar itu sama-sama digelar pukul 09.00 WIB. Lucunya, kedua kubu saling mengundang dalam paripurna mereka.
Pimpinan DPR sementara versi KIH, Ida Fauzaiyah, menyatakan jabatan pimpinan komisi bukan tujuan utama kubunya. “Kami ingin proses politik berjalan demokratis. Itu yang sesungguhnya kami sampaikan ke publik,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.
KIH ngotot tidak mengakui pemilihan pimpinan komisi yang digelar pekan lalu. “Kami tidak mengakui pemilihan yang dilakukan koalisi pendukung Prabowo,” kata Effendi Simbolon yang juga pimpinan DPR sementara KIH. Ia menganggap KMP seperti kartel politik.
Meski masih saling ngeyel, bukan berarti pintu perdamaian antara dua kubu tertutup. Anggota Fraksi NasDem Supiadin Aries Saputra tak menampik saat ini ada upaya untuk mendamaikan KMP dan KIH di parlemen. “Apa yang kami (KIH) lakukan lebih sebagai gerakan moral,” ujarnya.
Sebelumnya, pimpinan DPR menyatakan selalu membuka diri dan berkoordinasi dengan KIH. Mereka bahkan berencana untuk menambah jumlah komisi di DPR guna menampung perwakilan KIH di kursi pimpinan komisi.
“Akan kami tawarkan (kursi pimpinan komisi). Yang penting sekarang daftarkan dulu (anggotanya ke komisi-komisi), masuk komisi dulu, lalu di komisi kita negosiasi. Musyawarah mufakat di komisi, bukan di paripurna. Sebab di paripurna tidak bisa negosiasi alat kelengkapan dewan,” ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Wasekjen PKS itu meyakinkan, asal KIH sudah masuk ke dalam komisi-komisi, maka semua hal bisa dibicarakan. Fahri bahkan mengatakan kursi pimpinan komisi di Badan Urusan Rumah Tangga DPR ada yang masih kosong, dan itu bisa saja diisi oleh perwakilan KIH.
Saat ini total ada 16 alat kelengkapan dewan di DPR, termasuk di dalamnya 11 komisi. Untuk menampung perwakilan KIH, menurut Fahri, komisi-komisi bisa dimekarkan maksimal sampai 14 komisi. Tidak bisa lebih dari itu karena ruangan pun terbatas.
Sementara politikus senior PDIP Pramono Anung berharap DPR bisa kembali utuh. “Sekarang sedang jalan (upaya perdamaian),” kata dia kepada CNN Indonesia.
Secara implisit melalui akun Twitter pribadinya, Pram sejak awal sesungguhnya tidak menyetujui pimpinan DPR tandingan. “Hanya bisa menggelengkan kepala saja. Apa yang harus ditandingkan,” tulis Pram, Selasa malam (28/10).
“Lebih baik asli daripada tandingan. Akal sehat harus tetap dimiliki dalam kondisi tensi tinggi di pertandingan politik,” kata mantan Wakil Ketua DPR itu lagi.
Pram mengindikasikan tengah berupaya keras untuk memulihkan DPR yang terbelah. “Alhamdulilah secara prinsip sudah ada titip temu. Waktunya kerja, kerja, dan kerja. Mudah-mudahan lancar,” ujarnya.
Sementara Ketua MPR Zulkifli Hasan yakin perseteruan dua kubu di DPR akan rampung paling lambat dalam dua pekan. “Tidak ada di negeri ini yang tak bisa kita selesaikan kalau kita silaturahmi dan musyawarah mufakat. Pasti selesai,” kata dia.
Menurut mantan menteri kehutanan itu, para pimpinan partai politik telah berkomunikasi dengan MPR untuk mendinginkan ketegangan di parlemen. Namun Zulkifli tak dapat membeberkan lobi politik yang terjadi. “Kadang lebih bagus semua berjalan diam-diam,” ujarnya.
Yang jelas, kata Zulkifli, untuk menjalin kesepakatan dan perdamaian, harus ada yang sedikit mengalah. “Ada yang dapat sedikit kan biasa. Untuk bangsa, semua menang. Yang menang DPR RI,” ujar politikus Partai Amanat Nasional itu.
Satu DPR yang bekerja total untuk rakyat. Itulah yang dinanti
Tag :
Parlemen