Statemen keras ini dilontarkan Fahri
menanggapi pelemik anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu
Indonesia Sehat (KIS) yang sudah diluncurkan Presiden Joko Widodo
(Jokowi)..
"Program harus punya nomenklatur. Kalau
tidak ada dalam undang-undang (APBN), haram uangnya dikeluarkan," kata
Fahri di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (6/11).
Fahri mengimbau masyarakat jangan berfikir
DPR ingin mengambat program Presiden Jokowi. Karena DPR hanya
menginginkan pemerintah bekerja atas dasar legalitas.
Kondisinya menurut Fahri akan berbeda jika
Jokowi mau mengakui bahwa KIP dan KIS itu merupakan Program BPJS yang
digagas pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Maka kita selalu harus bertanya apakah
semua ini sudah benar, sudah legal. Kecuali Kalau Pak Jokowi mau
mengakui ini semua adalah nama lain dari JKN (Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) BPJS. Karena itu sudah ada dana dan mekanismenya," jelas Fahri.
Fahri sendiri mengaku masih belum menerima
informasi resmi soal anggaran KIP dan KIS. Namun dalam pemberitaan di
media, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan
Maharani mengatakan jika KIS berbeda dengan BPJS.
Sementara Menteri Kesehatan Nila F Moeleok menyebut program ini sama dengan BPJS karena hanya ganti nama.
"Mbak Puan mengatakan KIS ini beda dengan
BPJS. Tapi Ibu Moeloek mengatakan sudah lah, ini sama, ganti nama saja.
Di Indonesia ini azas legalitas sangat penting," tegasnya.
Fahri sendiri bersyukur dengan adanya
program BPJS. Seharusnya program ini lah yang dilanjutkan Jokowi secara
berkesinambungan, bukan dengan membuat program baru seperti KIP dan KIS.
Sebab, setiap program pemeritah harus ada
nomenklaturnya. Jika tidak maka uang negara haram membiayainya. Karena
itu dia meminta semua dilaporkan ke DPR.
"Dalam sistem pengawasan kita semua harus
dilapor ke DPR supaya DPR tak salah paham. Kenapa sih mereka musti
buru-buru. Kan Pak Jokowi bisa meneruskan program Pak SBY. Telan
mentah-mentah saja dulu apa yang ada di APBN," tandasnya(jpnn)
Tag :
Kabinet