"Sayangnya, semua janji itu belum tentu terpenuhi. Karena rakyat tidak mendapatkan akses untuk menentang atau bertanya, penggunaan Hak Interpelasi oleh DPR menjadi sangat relevan," kata Bambang melalui pesan singkat, Senin (24/11/2014).
Ia mengatakan hampir pasti bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi tahun 2014 ini akan memperbesar jumlah warga miskin. Menurutnya, hal itu merupakan ironi yang harus diterima. Alih-alih mempercepat pengentasan kemiskinan, kata Bambang, pemerintah baru malah merancang kebijakan yang akan berdampak pada bertambahnya jumlah warga miskin dalam dua-tiga tahun ke depan.
"Pengalaman mengajarkan bahwa kenaikan harga BBM akan selalu diikuti dengan naiknya harga barang dan jasa, utamanya harga komoditi kebutuhan pokok serta tarif jasa angkutan penumpang," ujarnya.
Bila tidak direspons dengan kenaikan gaji atau upah, akibat ikutannya adalah melemahnya daya beli sebagian besar rakyat.
Artinya, ujar Bambang, kenaikan harga BBM bersubsidi tidak hanya menyengsarakan warga miskin. Keluarga berpenghasilan pas-pasan pun akan menerima dampak negatifnya. "Perlahan, mereka bisa terdorong masuk dalam kelompok warga hampir miskin," katanya.
Memang, lanjut Bambang, untuk melindungi warga miskin dari dampak negatif kenaikan harga BBM, Presiden Jokowi coba menangkalnya dengan Kartu keluarga Sejahtera (KKS).
"Pertanyaannya, setimpalkah daya KKS melawan arus kuat kenaikan harga barang dan jasa? Pertanyaan berikutnya, siapa yang akan menyelamatkan kelompok keluarga berpenghasilan pas-pasan itu?" katanya.
Ia mengingatkan mereka ini adalah pekerja informal, yang karena terdesak oleh keadaan, bersedia menerima upah di bawah UMR. Kelompok masyarakat seperti ini bisa saja tidak terdata dalam program KKS itu.
Dengan demikian, katanya, opsi DPR menggunakan hak intepelasi menjadi relevan. Menaikkan harga BBM bersubsidi untuk memulihkan kekuatan APBN adalah cermin pemerintahan yang tidak kreatif dan malas.
"Sebab, di hadapan pemerintah sesungguhnya masih tersedia sejumlah pilihan untuk memperbesar ruang fiskal di APBN. Antara lain bersumber dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)," kata Anggota Komisi III DPR itu.(tribun)
Tag :
Kabinet