
Tanggapan
itu menyusul munculnya informasi perihal adanya "operasi" pihak
tertentu untuk menghilangkan data nama menteri yang terkena tanda merah,
agar tidak tersiar ke publik.
"Itu lebih serem
lagi, seandainya benar. Jika itu terlaksana berarti KPK dikalahkan
mafia hukum. Nggak boleh dong KPK kalah," ucap Hidayat di komplek
parlemen, Jakarta, Jumat (31/10).
"Apalagi
ketuanya (KPK) sudah dengan gagah berani mengatakan presiden ngga boleh
mengangkat (nama terkena tnda merah) menjadi menteri," tambah dia.
Ia
mengatakan akan jadi berbeda situasinya bilamana KPK tidak membuka
masalah soal tanda merah itu kepada publik. Bahkan, kata dia, pernyataan
keras pimpinan KPK yang mengatakan jika menteri terindikasi (catatan
merah) dalam waktu dekat akan menjadi tersangka.
"Loh
inikan berarti masalah serius nih. Artinya harusnya KPK menegakan hukum
demi hukum itu sendiri. Jadi calon menteri atau tidak kalau dia masalah
dengan hukum ditegakan sepenuhnya," tandas dia.(akual)
Tag :
politik