"Pelarangan sesungguhnya tidak tepat, itu adalah hak partai menentukan haluan partai mereka ke depan. Pemerintah jangan ikut campur urusan internal Golkar," ujarnya kepada Okezone, Rabu (26/11/2014).Seharusnya, lanjut Djawahir, pemerintah memberi saran dan mendorong agar Golkar melakukan upaya penyelesaian secara damai.
"Nantinya Golkar apakah memperkuat Jokowi berada di dalam pemerintahan atau oposisi itu adalah proses. Kalau sekarang belum selesai, bagaimana mau kontribusi politik. Dorong Golkar segera menyelesaikan internal partainya," tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Jokowi melalui Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno melarang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali. Hal itu menuai kontroversi.(okezone)
Tag :
politik