Pelarangan Munas Golkar di Bali Parno

Abadijaya News : Ketua DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto mengaku prihatin dengan kerusuhan yang terjadi di DPP Partai Golkar, pada Selasa 26 November.

Menurutnya, sebagai partai tertua tak semestinya ada tindakan seperti itu, terlebih sampai jatuhnya korban luka akibat bentrokan antaran Angakatan Muda Partai Golkar (AMPG) kubu Yorrys Raweyai dengan kubu Ahmad Dolly.

"Saya menyesalkan terutama pada partai yang besar itu, kita juga menyesalkan kenapa terjadi kayak begitu," ujar Titiek di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Kubu Yorrys yang beranggapan pelaksanaan Munas tersebut tidak mengikuti aturan, dipertanyakan Titiek. Padahal merujuk dari keputusan Rapimnas di Yogyakarta pelaksanaan Munas sudah diketok palu 30 November sampai 3 Desember 2014.

"Memang sebagian ada yang tidak setuju, kalau tidak setuju jangan diprotes di sini, tetapi di Rapimnas kemarin," tegasnya.

Sementara itu, terkait pemecatan Aburizal Bakrie dan Idrus Marham dari jabatan ketua Umum dan Sekjen Golkar oleh Ketua Presidium Panyelamat Partai Golkar, Agung Laksono, dianggap Titiek tidak etis, bahkan Titiek mempertanyakan pemecatan tersebut.

"Sekarang kita lihat yang resmi sebagai pimpinan Partai Golkar itu siapa, kalau dia mau memecat kita atas dasar apa," tegasnya.

Terakhir, Menko Polhukan Tedjo Edhy Purdijianto yang  ke IX di Bali,meminta Polri tidak mengizinkan Munas  dianggap Titiek pemerintah terlalu takut dengan adanya Munas tersebut.

"Dan saya kira kenapa mesti enggak boleh orang mau Munas aja. Kenapa harus parno. Kalau kita ingin mengadakan Munas kenapa harus dilarang-larang. Toh tidak ada masalah, kita tidak bikin ribut apa-apa, kita enggak bikin ribut, jadi kenapa harus dilarang," tuntasnya.(okezone)




pageads
Tag : politik

Related Post: