Penaikkan BBM, Pemerintahan Jokowi Tidak Sopan

Abadijaya News : Koordinator investigasi dan advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi mengatakan, pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo tak miliki sopan santun.

Hal itu dikatakan Uchok terkait langkah Jokowi yang mengalihkan subsidi BBM tanpa meminta ijin, atau restu dari DPR, dalam hal ini Komisi VII DPR yang bidangi masalah energi.

Uchok menilai pemerintahan di tangan Susilo Bambang Yudhoyono lebih santun dalam berpolitik, ketimbang Jokowi.

"Ternyata yang punya seni berpolitik ya SBY. Menaikan BBM, punya sopan santun melakukan konsultasi atau minta izin kepada DPR, dengan alasan penaikan harga minyak dunia," kata Uchok saat dihubungi, Selasa (18/11) malam.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah resmi mengumumkan penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 2.000, Senin (17/11) malam, di Istana Negara, Jakarta. 

Dimana harga BBM jenis premiun sebelumnya Rp 6.500 menjadi Rp 8.500. Sedangkan untuk jenis solar, dari semula seharga Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter. Harga tersebut mulai berlaku pada tanggal 18 November 2014, pukul 00.00 WIB

Untuk diketahui, dalam APBN 2014 Pasal 14 poin 14 disebutkan, penetapan perubahan realisasi dan proyeksi parameter subsidi energi sebagaiaman dimaksud ayat 13 dilaksanakan setelah mendapat persetujuan komisi terkait di DPR RI.

Namun, dalam APBN P 2014 pasal 14 poin 14 dihilangkan, artinya pemerintah tak perlu persetujuan dari DPR soal penaikan BBM.

Akan tetapi, terkait pengalihan subsidi pemerintha wajib mendapat persetujuan dari DPR RI(aktual)


pageads
Tag : Kabinet