Jika alasan yang digunakan Jokowi untuk mengurangi subsisi BBM
tidak logis, pihaknya tak sungkan untuk meminta pemerintah mengevaluasi
kebijakan tersebut.
"Fraksi PAN akan menggunakan hak konstitusionalnya di parlemen dan
meminta pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan tersebut, dengan
menunda kenaikan harga BBM, katanya saat jumpa pers di ruang Fraksi PAN,
Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
PAN, sambung Tjatur, memberikan solusi kepada Presiden tanpa harus
mengurangi subsidi BBM. Misalnya, dengan menaikkan pajak bea dan cukai
pada moda tranportasi mewah dan berkapasitas mesin ber-CC (centimeter
cubic) tinggi.
Menurut Tjatur, pemerintah yang belum genap sebulan dilantik
mestinya menunjukkan kinerja dengan memperbaiki tata kelola Migas bukan
malah menaikkan harga BBM. Ini membuat Presiden yang diusung Koalisi
Indonesia Hebat (KIH) mencatat rekor baru sebagai Presiden yang
menaikkan harga BBM disaat harga minyak dunia turun.
Sejarah
akan mencatat bahwa ini adalah satu-satunya kebijakan menaikkan harga
BBM disaat harga minyak dunia turun, yang dikeluarkan oleh pemerintah
yang belum berusia satu bulan. Fraksi PAN menolak negara ini dibawa ke
sistem ekonomi neoliberal," pungkasnya.
(okezon)
Tag :
Parlemen