Penilaian itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Anshori Siregar, kepada INILAHCOM, Jakarta, Sabtu (8/11/2014).
Menurutnya, anggaran yang digunakan untuk kartu sakti itu belum jelas asal usulnya.
"Yang jelas itu (kartu sakti Jokowi) belum direncanakan dan belum dianggarkan," kata Anshori.
Sebab, kata Anshori, terkait penggunaan anggaran untuk pembuatan kartu tersebut diketahui. Mengingat, biaya pembuatan kartu sakti itu memakan biaya yang cukup besar.
"Anggaran miliaran saja itu perlu dibahas berminggu, berbulan-bulan. Sedangkan anggaran untuk kartu saja sudah triliunan," katanya.
Untuk itu, Anshori meminta agar pemerintah melalui kementerian kesehatan dan kementerian keuangan dapat menjelaskan penggunaan anggaran tersebut.
"Kita belum ada raker (rapat kerja), nanti saat raker dengan pemerintah akan kita pertanyakan," tandas Anshori.
Tag :
Parlemen