“Kami harus meluruskan bahwa KIP dan KIS bukan kompensasi dari kebaikan BBM,” kata Rieke menegaskan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11).
Rieke mengatakan bahwa hal tersebut adalah sebagai sebuah kehendak politik. “Itu adalah perintah konstitusi. Yang di buku putih itu tentu menjadi acuan kita. Di dalam buku putih itu juga ada membahas persoalan jebakan utang,” ujarnya.
Dia berujar sejauh ini PDI Perjuangan pada posisi yang sama. Artinya, beluam ada perintah apapun menyangkut kenaikan harga BBM. “Saya yakin pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang transparan,” ucap Rieke.
Rieke menekankan harus tidaknya harga BBM dinaikkan perlu dibicarakan lebih mendalam secara bersama-sama. Sampai saat ini belum jelas berapa biaya yang dikeluarkan dari mulai eksplorasi sampai harga jual ke rakyat. Walau disubsidi, rakyat tidak dapat gratis tapi membeli. “Dan berapa sih keuntungannya.”
Rieke meyakini tim pemerintahan Jokowi juga akan melakukan kajian-kajian untuk mengembalikan tata kelola energi. “Karena dalam pidato pelantikannya dia (Presiden Jokowi) akan selalu berada di bawah kehendak rakyat dan konsitusi,” tuturnya.(cnn)
Tag :
Parlemen