Abadijaya News: Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak
setuju Kurikulum 2013 dihentikan Pemerintah, dalam hal ini Menteri
Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan.
Sebab, proses perumusan dan penerapan kurikulum di masa
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu telah menghabiskan anggaran
hingga triliunan rupiah, sehingga rugi besar bila dihentikan.
"Penghentian kurikulum ini implikasinya berat. Saya dengar itu
(Anggaran Kurikulum 2013) mencapai di atas Rp2 triliun untuk mencetak
bukunya, kalau ini masuk APBN ini kan hangus. Nah, jangan ini sampai
mubazir," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 8
Desember 2014.
Fahri menegaskan, Pemerintahan Joko Widodo jangan asal membuat
kebijakan baru dan menghilangkan kebijakan pemerintahan yang lama.
Menurutnya, suatu kebijakan dibuat harus efektif dan efisien. Sehingga,
negara tidak dirugikan, sebab Kurikulum 2013 yang menelan anggaran besar
telah berjalan.
"Jadi, jangan karena ingin sesuatu yang baru semuanya harus begini
dan begitu. Jangan seolah-olah ini negara baru dipimpin oleh orang baik.
Hormatilah Pak SBY dan para menteri-menterinya," kata Fahri.
Ia menambahkan, bila kurikulum 2013 itu memiliki kekurangan, maka
tinggal disempurnakan. Bukan dengan cara langsung dihentikan dan dibuat
yang baru.
"Pemberhentian ini implementasinya sangat berat, tidak bisa disetop
mendadak seperti bajaj. Perlu proses dan pelan-pelan," ujarnya.
Politisi PKS itu mengibaratkan, penghentian Kurikulum 2013 itu sama
halnya ketika Presiden Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM)
bersubsidi, yang mana kebijakan Jokowi itu tidak menghargai Pemerintahan
SBY yang menyarankan, agar tidak menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Jangan ingin kelihatan gagah, ditolak (Kurikulum 2013). Ini sama
seperti BBM yang dibeli dari Angola seharga Rp15 triliun. Negara ini
sudah rugi Rp2 triliun kalau setop kurikulum 2013. Hormati dong Pak SBY, kan sudah berkuasa (Jokowi), jadi tak perlu pencitraan lagi," ujarnya.(vv)
Tag :
PKS