Jokowi-JK Disarankan Ambil Alih Parpol

Abadijaya News: Dari sisi dukungan publik posisi Joko Widodo dan Jusuf Kalla memang masih kuat. Tapi, dari sisi politik posisi Jokowi-JK merupakan presiden dan wakil presiden yang terlemah. Ini problem utama yang harus segera diselesaikan.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi saat memaparkan survei "pemerintahan Jokowi-JK" di The Twenty8 Bar & Bistro,Jakarta Selatan, Minggu (21/12)

"Jokowi dan JK di partai politik tidak ada kontrol yang efektif, bahkan di parpol yang tergabung KIH," kata Hasan.

Di PDI Perjuangan, jelas Hasan, kontrol masih dipegang kuat oleh Megawati Soekarnoputri. Dan, Megawati belum tentu akan terus mengayomi kepentingan Jokowi. Sementara JK, menurut Hasan, sudah tidak punya pengaruh kuat lagi di tubuh Golkar. Malahan, posisi M. Misbakhun yang menduduki posisi wasekjen Golkar saat ini lebih kuat dibanding JK.

"Makanya dua orang ini, minimal salah satunya harus punya posisi kuat di parpol. Publik bisa jengkel kalau tidak ada agenda pembangunan karena memang Jokowi-JK tidak kuat di parlemen," terang Hasan. 

Menurut Hasbi, salah satu caranya dengan melakukan take over pada partai politik, Jokowi di PDIP atau JK di Golkar. Atau melalui sosok yang bisa dipercaya oleh Jokowi dan JK. 

"Kalau tidak bisa ini bisa rentan diobok-obok dan retak. Bulan madu koalisi hanya berlangsung dua tahun. Tiga tahun kemudian sudah mikir masing-masing untuk pemilu berikutnya," tengarainya. 

Lebih lanjut Hasan mengatakan, jika ada reshuffle kabinet setahun kemudian maka Jokowi-JK yang tidak punya kendali kuat bisa ditinggal oleh partai dan pendukungnya sendiri. 

"Yang punya komando sekarang di KIH itu Surya Paloh, Megawati dan Muhaimin Iskandar. SBY saja dulu punya kekuasaan di parpol bisa dimainkan, apalagi Jokowi," demikian Hasan.(rmol)



pageads
Tag : politik