"Pertemuan ini membahas isu strategis internal dan eksternal Golkar," kata Nurdin di Hotel Mercure, Kuta, Bali, Rabu 16 Desember 2014.
Selain itu, Nurdin menyebut pertemuan itu juga menyinggung surat dari Kementerian Hukum dan HAM. "Sore tadi, kita mendiskusikan khusus surat Menkumham berkaitan pengajuan susunan kepengurusan hasil munas Bali," papar dia.
Menurutnya, dalam pertemuan tersebut dirumuskan langkah-langkah untuk menyikapi surat dari Kemenkumham tersebut. Bagi Nurdin, pertemuan itu dilakukan untuk menjembatani keutuhan Partai Golkar. "Tujuannya sama yakni menghendaki Partai Golkar satu, tidak boleh pecah. Kami tidak menghendaki perpecahan," katanya.
Menurut dia, jika pemerintah hanya mengakui kepengurusan hasil Munas Riau, maka Mahkamah Partai Golkar yang berhak menyelesaikan persoalan internal Partai Golkar adalah mahkamah yang dipimpin oleh Muladi.
"Yang diakui pemerintah kepengurusan di Riau. Mahkamah partai yang dibentuk oleh partai yang telah didaftarkan ke Kemenkumham adalah yang diketua Pak Muladi," paparnya.
"Ini yang kredibel, memiliki legal standing, memiliki hak menyelesaikan persoalan internal," tambah Nurdin.(vv)
Tag :
politik