Kebijakan MenkumHam Mengesahkan Kubu Agung, Merugikan Jokowi

Abadijaya News: Keputusan yang dikeluarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly, yang mengesahkan pengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol, Jakarta, besutan Agung Laksono dinilai menambah beban bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia pun mengamini kalau Yasonna memang layak untuk diganti sebagaimana yang inginkan kubu Aburizal Bakrie (Ical).

Demikian dikatakan pengamat politik asal Universitas Paramadina, Hendri Satrio, saat berbincang dengan Okezone, Kamis (12/3/2015).


Hendri menjelaskan, kenapa dianggap merugikan karena saat ini Presiden Jokowi sedianya sedang membutuhkan adanya dukungan politik mengingat saat ini situasi ekonomi yang sedang bergejolak.

"Pertama yang dilakukan Menkumham ini justru sebetulnya merugikan Jokowi karena saat ini dengan keadaan situasi ekonomi dengan harga bahan pokok yang serba mahal, dolar menguat terhadap rupiah. Presiden Jokowi di situasi ini seharusnya sedang butuh dukungan dari banyak pihak, jadi apa yang dilakukan Menkumham akan jadi beban, soal resufhle itu putusannya di Jokowi," ujarnya.

Hendri mengaku sempat melakukan survei terhadap kinerja Kabinet Kerja, dan menteri asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini merupakan salah satu yang dianggap layak untuk diganti karena kinerjanya tak sesuai ekspektasi.

Belum lagi, Menteri Yasonna juga tak memiliki kemampuan komunikasi politik yang cukup baik yang berdampak pada tidak kondusifnya pemerintahan Presiden Jokowi.

pageads

Tag : Kabinet

Bagikan :

Tweet