"Saya meragukan kapasitas dan kredibilitas mereka. Sosok Faisal Basri selama ini dikenal sebagai ekonom tukang yang selalu bermetamorfosis di setiap pemerintahan yang berkuasa," uajr Direktur Eksekutif Komisi Kebijakan Publik Rusmin Effendy kepada wartawan di Jakarta (Rabu, 26/11).
Bagaimanapun, katanya, pekerjaan memberantas mafia migas bukan tugas yang ringan. Sementara itu, anggota tim yang dibentuk bukan orang-orang yang memiliki integritas, bahkan ada yang terindikasi sebagai bagian dari mafia migas.
"Jangan-jangan KRTKM ini menjadi lembaga formal melegalitas mafia migas, hanya berganti baju saja," katanya.
Dijelaskan Rusmin, sejak awal dirinya sudah mempertanyakan pembentukan KRTKM karena tidak jelas kredibilitasnya. Ia menduga KRTKM hanya menjadi alat kepentingan politik dan pencitraan pemerintahan Jokowi-JK serta kelompok mafia migas itu sendiri.
"Terus terang, kalau tujuannya ingin memberantas mafia migas bukan hanya menyangkut Petral, tapi juga mafia migas yang ada di dalam negeri. Sudah bukan rahasia umum lagi siapa yang selama ini bermain di bisnis migas dan dikenal sebagai mafia migas," papar dia.
Menurutnya, bagaimana mungkin Faisal Basri mampu memberantas mafia migas kalau dirinya sendiri bagian dari kaum neoliberal itu. Saat pemerintahan SBY-Boediono, dikatakan Rusmin bahwa salah satu ekonom yang memuji muji Boediono sebagai tokoh ekonomi kerakyatan, dan bukan seorang neolib adalah Faisal Basri. Padahal, Boediono adalah arsitek neoliberalisme di negara ini.
"Selama ini para neolib-neolib itu yang bermain di bisnis migas. Kalau perlu, semua anggota tim mafia migas itu harus dipublikasikan ke publik soal rekam jejak mereka selama ini. Kalau mau diusut, pasti ada diantara mereka bagian atau menjadi kepanjangan tangan para mafia migas," demikian Rusmi.(rmol)
Tag :
Kabinet