Demikian disampaikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus. Menurut Petrus, keangkuhan itu juga berimbas kepada sikapnya terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kala yang diperlakukan hanya sebagai petugas partai, bukan undangan sebagai pejabat tinggi negara.
"Padahal sejak awal Presiden Jokowi sudah menetapkan sebuah kebijakan bahwa semua pejabat eksekutif dalam Kabinet Kerja yang berasal dari Parpol harus melepaskan semua jabatan dan atribut partai politik dan fokus kepada tugas-tugas negara," ungkapnya, Senin malam (13/4).
Lanjutnya, disini lagi-lagi Megawati Soekarnoputri mengkhianati komitmen dasar yaitu Koalisi Tanpa Syarat. Termasuk tidak ada kewenangan partai pengusung mengotrol apalagi mengintervensi jalannya Pemerintahan.
"Melihat manuver Megawati Soekarnoputri seperti itu, apalagi dengan gaya mengancam siapapun kader partai yang tidak menerima predikat petugas partai supaya keluar dari partai," demikian Petrus. (rmol)
Tag :
politik