Peresmian pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung jadi polemik. Ada yang mendukung, ada juga yang mengkritik proyek yang dikerjakan oleh konsorsium BUMN Indonesia dan China yang tergabung dalam PT PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) itu.
Bagi Ketua Umum Gerakan Cinta Tanah Air Persatuan Nasionalis Indonesia (Getar PNI), Syamsuddin Anggir Monde, Presiden Joko Widodo blunder dan terkesan buru-buru melakukan groundbreaking atau upacara meresmikan proyek kereta cepat tersebut.
"Kalau cuma sekelas menteri lalu ditolak rakyat itu masih mending. Ini Presiden loh, pemimpin negeri ini. Wibawa negara jatuh, rakyat semakin hilang kepercayaan, ditinggalkan. Artinya Jokowi tidak becus memimpin," kata dia dalam surat elektronik yang diterima redaksi (Sabtu malam, 30/1).
Syamsuddin tegaskan, adanya polemik tersebut membuktikan bahwa rakyat sudah hilang kepercayaan pada pemerintahan, utamanya Presiden Jokowi. Seharusnya, Jokowi bisa lebih teliti dalam memperhitungkan untung rugi sebuah proyek agar publik dapat menerimanya dengan baik.
"Dulu keliru menandatangani peraturan presiden menaikkan uang muka pembelian kendaraan bagi pejabat negara, salah menyebut tempat kelahiran Bung Karno, bisa jadi proyek kereta cepat ini asal tandatangan dan groundbreaking saja," demikian Syamsuddin.(rmol)
Bagi Ketua Umum Gerakan Cinta Tanah Air Persatuan Nasionalis Indonesia (Getar PNI), Syamsuddin Anggir Monde, Presiden Joko Widodo blunder dan terkesan buru-buru melakukan groundbreaking atau upacara meresmikan proyek kereta cepat tersebut.
"Kalau cuma sekelas menteri lalu ditolak rakyat itu masih mending. Ini Presiden loh, pemimpin negeri ini. Wibawa negara jatuh, rakyat semakin hilang kepercayaan, ditinggalkan. Artinya Jokowi tidak becus memimpin," kata dia dalam surat elektronik yang diterima redaksi (Sabtu malam, 30/1).
Syamsuddin tegaskan, adanya polemik tersebut membuktikan bahwa rakyat sudah hilang kepercayaan pada pemerintahan, utamanya Presiden Jokowi. Seharusnya, Jokowi bisa lebih teliti dalam memperhitungkan untung rugi sebuah proyek agar publik dapat menerimanya dengan baik.
"Dulu keliru menandatangani peraturan presiden menaikkan uang muka pembelian kendaraan bagi pejabat negara, salah menyebut tempat kelahiran Bung Karno, bisa jadi proyek kereta cepat ini asal tandatangan dan groundbreaking saja," demikian Syamsuddin.(rmol)
Tag :
Kabinet