Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mengaku geram ketika mendapat laporan ada 3.000 Peraturan Daerah yang bermasalah di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Dia pun menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk segera membereskan masalah tersebut tahun ini.
"Kepala saya pusing dapat laporan begitu terus. Sudah nggak usah dipikir, dicabut saja Perda yang bermasalah," katanya saat memberikan sambutan pembukaan Konferensi Forum Rektor Indonesia di UNY, Jumat (29/1).
Dia menegaskan Mendagri tidak melakukan melakukan kajian-kajian. Sebab kajian biasanya membutuhkan waktu yang lama. Dalam setahun mungkin hanya bisa mengkaji 15 Perda yang bermasalah.
"Tidak perlu dikaji-kaji lagi pak Menteri ya, cabut saja. Jangan bikin rakyat makin susah gara-gara peraturan yang tumpang tindih dan kadang berlawanan dengan peraturan lainnya. Saya yakin pak Menteri bisa selesaikan tahun ini ya?" ungkap Jokowi.
Tidak hanya peraturan daerah saja, di tingkat kementerian Jokowi juga mengaku pusing dengan terlalu banyaknya peraturan. Sedikitnya ada 42ribu peraturan di kementerian yang membuat gerak pemerintah menjadi lamban dan tidak lincah.
"Di era persaingan ketat dengan negara lain, kita harusnya gesit lincah, tapi faktanya malah ruwet. 42ribu regulasi di kementerian. Kenapa kita itu senang banget bikin peraturan? Malah bikin lamban," pungkasnya.(merdeka)
"Kepala saya pusing dapat laporan begitu terus. Sudah nggak usah dipikir, dicabut saja Perda yang bermasalah," katanya saat memberikan sambutan pembukaan Konferensi Forum Rektor Indonesia di UNY, Jumat (29/1).
Dia menegaskan Mendagri tidak melakukan melakukan kajian-kajian. Sebab kajian biasanya membutuhkan waktu yang lama. Dalam setahun mungkin hanya bisa mengkaji 15 Perda yang bermasalah.
"Tidak perlu dikaji-kaji lagi pak Menteri ya, cabut saja. Jangan bikin rakyat makin susah gara-gara peraturan yang tumpang tindih dan kadang berlawanan dengan peraturan lainnya. Saya yakin pak Menteri bisa selesaikan tahun ini ya?" ungkap Jokowi.
Tidak hanya peraturan daerah saja, di tingkat kementerian Jokowi juga mengaku pusing dengan terlalu banyaknya peraturan. Sedikitnya ada 42ribu peraturan di kementerian yang membuat gerak pemerintah menjadi lamban dan tidak lincah.
"Di era persaingan ketat dengan negara lain, kita harusnya gesit lincah, tapi faktanya malah ruwet. 42ribu regulasi di kementerian. Kenapa kita itu senang banget bikin peraturan? Malah bikin lamban," pungkasnya.(merdeka)
Tag :
Kabinet