Dukungan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengalir tiada henti dari partai-partai politik di luar Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Bermula dari Partai Amanat Nasional (PAN), yang menyatakan dukungannya terhadap pemerintah, jejak ini kemudian diikuti tiga partai lainnya, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Jika dibandingkan, pernyataan dukungan PAN terhadap pemerintah tidak diwarnai dengan prahara di internalnya.
Sejak Zulkifli Hasan memegang tampuk kepemimpinan di PAN dan Soetrisno Bachir menjadi ketua dewan pertimbangannya, praktis partai ini langsung cepat merapat ke Jokowi.
Pendekatan ke Jokowi semakin mulus mengingat kedekatan Soetrisno Bachir dengan Jokowi sudah terjalin selama pemilihan presiden lalu. Soetrisno termasuk salah satu bagian dari tim sukses Jokowi-JK.
Sementara itu, dukungan PKS diawali dengan pergantian posisi presiden dari yang sebelumnya dipegang Anis Matta menjadi Sohibul Iman.
Partai Golkar dan PPP memiliki nasib yang sama. Kedua partai ini menyatakan dukungannya kepada pemerintah setelah proses konflik internal yang berkepanjangan.
Demi meraih pengesahan surat keputusan kepengurusan yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, kedua partai itu sepakat mendukung pemerintah.
Meski telah mendukung pemerintah, partai-partai ini menyatakan tidak akan meninggalkan Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengambil sikap di luar pemerintahan.
Deklarasi dukungan tersebut seharusnya bisa berdampak pada dukungan di parlemen. Jika ditambah kekuatan KIH, Jokowi mendapat total dukungan dari delapan partai politik dengan suara mencapai 75,63 persen atau setara 426 kursi.
Jumlah ini tidak jauh berbeda dari koalisi gemuk yang dulu dibangun Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semasa menjabat, dengan istilah Sekretariat Gabungan.
Koalisi ini terdiri atas tujuh partai, yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, PPP, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan PKS. Total dukungan yang dimiliki 75,48 persen atau 423 kursi.(kompas)
Bermula dari Partai Amanat Nasional (PAN), yang menyatakan dukungannya terhadap pemerintah, jejak ini kemudian diikuti tiga partai lainnya, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Jika dibandingkan, pernyataan dukungan PAN terhadap pemerintah tidak diwarnai dengan prahara di internalnya.
Sejak Zulkifli Hasan memegang tampuk kepemimpinan di PAN dan Soetrisno Bachir menjadi ketua dewan pertimbangannya, praktis partai ini langsung cepat merapat ke Jokowi.
Pendekatan ke Jokowi semakin mulus mengingat kedekatan Soetrisno Bachir dengan Jokowi sudah terjalin selama pemilihan presiden lalu. Soetrisno termasuk salah satu bagian dari tim sukses Jokowi-JK.
Sementara itu, dukungan PKS diawali dengan pergantian posisi presiden dari yang sebelumnya dipegang Anis Matta menjadi Sohibul Iman.
Partai Golkar dan PPP memiliki nasib yang sama. Kedua partai ini menyatakan dukungannya kepada pemerintah setelah proses konflik internal yang berkepanjangan.
Demi meraih pengesahan surat keputusan kepengurusan yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, kedua partai itu sepakat mendukung pemerintah.
Meski telah mendukung pemerintah, partai-partai ini menyatakan tidak akan meninggalkan Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengambil sikap di luar pemerintahan.
Deklarasi dukungan tersebut seharusnya bisa berdampak pada dukungan di parlemen. Jika ditambah kekuatan KIH, Jokowi mendapat total dukungan dari delapan partai politik dengan suara mencapai 75,63 persen atau setara 426 kursi.
Jumlah ini tidak jauh berbeda dari koalisi gemuk yang dulu dibangun Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semasa menjabat, dengan istilah Sekretariat Gabungan.
Koalisi ini terdiri atas tujuh partai, yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, PPP, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan PKS. Total dukungan yang dimiliki 75,48 persen atau 423 kursi.(kompas)
Tag :
politik