Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung sebenarnya tidak dibutuhkan oleh warga yang berada di sekitarnya. Hal itu berdasarkan survei yang sudah dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat.
"Saya melakukan survei kecil-kecilan, itu kereta cepat tidak butuh warga Bandung, warga Jakarta tidak butuh, warga Purwakarta tidak butuh," ungkap Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Dadan Ramdan dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/1).
"Jadi yang sebenarnya butuh ini siapa?" lanjut dia bertanya.
Dadan mencium adanya agenda tersembunyi dalam proyek tersebut. Hal itu bisa dilihat dari orientasi pengembangan bisnis lahan dan properti di kawasan sekitar jalur kereta cepat.
"Bisnis itu yang lebih strategis di belakang proyek ini," tandasnya.
Apalagi, tambah Dadan, Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 yang terbit bulan Oktober lalu sangat dipaksakan dan juga menabrak peraturan lainnya.
Hal itu diperparah penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dalam rencana kegiatan pembangunan jalan kereta cepat ini yang menurutnya sangat dipaksakan.
"Jadi saya melihat ini ada skandal baru dari proyek infrastruktur. Kan ada Papa minta saham, kemudian saya menyebutnya Papa minta cepat," selorohnya(rmol)
"Saya melakukan survei kecil-kecilan, itu kereta cepat tidak butuh warga Bandung, warga Jakarta tidak butuh, warga Purwakarta tidak butuh," ungkap Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Dadan Ramdan dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/1).
"Jadi yang sebenarnya butuh ini siapa?" lanjut dia bertanya.
Dadan mencium adanya agenda tersembunyi dalam proyek tersebut. Hal itu bisa dilihat dari orientasi pengembangan bisnis lahan dan properti di kawasan sekitar jalur kereta cepat.
"Bisnis itu yang lebih strategis di belakang proyek ini," tandasnya.
Apalagi, tambah Dadan, Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 yang terbit bulan Oktober lalu sangat dipaksakan dan juga menabrak peraturan lainnya.
Hal itu diperparah penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dalam rencana kegiatan pembangunan jalan kereta cepat ini yang menurutnya sangat dipaksakan.
"Jadi saya melihat ini ada skandal baru dari proyek infrastruktur. Kan ada Papa minta saham, kemudian saya menyebutnya Papa minta cepat," selorohnya(rmol)
Tag :
nasional