Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Sulawesi Utara (Sulut) Benny Rhamdani mendesak Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mundur dari jabatannya.
Pasalnya, sebagai lembaga negara yang bertugas mengantisipasi agar terorisme tidak terjadi di Indonesia ini, dinilai gagal dalam menjalankan tugas.
"Sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, kepala BIN harus secara kesatria berani menyatakan mundur dari jabatannya. Sebagai pertanggungjawabannya pada rakyat Indonesia yang saat ini kena teror," ujar Senator yang kerap disapa Brani ini, di Jakarta, Minggu (17/1/2016).
Apalagi, lanjut dia, penyerangan ini terjadi tidak jauh dari Istana Negara. Menurutnya, ini harus dipertanggungjawabkan, agat masyarakat tidak akan hidup dalam ketakutan.
"Kejadian ini bisa membuat masyarakat berpikir, bagaimana nasib mereka di daerah kalau Istana saja bisa diserang secara terbuka oleh teroris. Ini masalah serius yang harus menjadi tanggung jawab negara," katanya.
Jika Sutiyoso tidak berinisiatif mundur, kata Brani, Presiden Jokowi harus turun tangan. Negara diminta jangan sampai mengabaikan ini. Karena jika terorisme berhasil menguasai kehidupan bernegara. Dan hak untuk memperoleh perlindungan dan rasa aman yang dijamin dari preambule UUD'45, batang tubuh, sampai undang-undang dan peraturan yang di bawahnya, tidak terlaksana.
"Jika kepala BIN tidak mau mundur, maka Presiden Jokowi lah yang harus berani meminta Sutiyoso untuk mundur," tegasnya.(INILAH)
Pasalnya, sebagai lembaga negara yang bertugas mengantisipasi agar terorisme tidak terjadi di Indonesia ini, dinilai gagal dalam menjalankan tugas.
"Sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, kepala BIN harus secara kesatria berani menyatakan mundur dari jabatannya. Sebagai pertanggungjawabannya pada rakyat Indonesia yang saat ini kena teror," ujar Senator yang kerap disapa Brani ini, di Jakarta, Minggu (17/1/2016).
Apalagi, lanjut dia, penyerangan ini terjadi tidak jauh dari Istana Negara. Menurutnya, ini harus dipertanggungjawabkan, agat masyarakat tidak akan hidup dalam ketakutan.
"Kejadian ini bisa membuat masyarakat berpikir, bagaimana nasib mereka di daerah kalau Istana saja bisa diserang secara terbuka oleh teroris. Ini masalah serius yang harus menjadi tanggung jawab negara," katanya.
Jika Sutiyoso tidak berinisiatif mundur, kata Brani, Presiden Jokowi harus turun tangan. Negara diminta jangan sampai mengabaikan ini. Karena jika terorisme berhasil menguasai kehidupan bernegara. Dan hak untuk memperoleh perlindungan dan rasa aman yang dijamin dari preambule UUD'45, batang tubuh, sampai undang-undang dan peraturan yang di bawahnya, tidak terlaksana.
"Jika kepala BIN tidak mau mundur, maka Presiden Jokowi lah yang harus berani meminta Sutiyoso untuk mundur," tegasnya.(INILAH)
Tag :
nasional