Lagi-lagi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dipersoalkan. Lantaran, proyek bernilai besar ini, dinilai tidak transparan serta kurang melibatkan publik.
Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menyampaikan banyaknya keanehan dan kejanggalan dalam realisasi proyek kereta cepat senilai Rp 78 triliun ini.
Sejak rencana sampai groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo, proyek kereta cepat tidak menjalankan prinsip-prinsip transparansi. "Masyarakat tidak diberi hak untuk mengakses informasi ada apa di balik proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini," kata mantan Ketua KPK di Jakarta, Jumat (5/2/2016)
Karena tidak transparan, lanjut Busyro, wajar apabila masyarakat banyak yang tidak respek bahkan mencurigai proyek ini. "Tentu ini menjadi pertanyaan dan mengundang kecurigaan publik, jika proyek kereta cepat memang sangat bermasalah," lanjut Busyro.
Tentu saja, pandangan Busyro tidaklah mengada-ada. Dalam perjalanannya, proyek kereta cepat ternyata banyak masalah. Mulai dari izin pembangunan hingga Amdal (Analisa Dampak Lingkungan), kualitas kereta api yang dibangun PT Kereta Cepat Indonesia Cina, sampai dugaan mark up dalam proyek ini. Mencuatnya kecurigaan yang terakhir, karena biaya pembangunan kereta cepat di Iran lebih murah ketimbang proyek ini.
Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menyampaikan banyaknya keanehan dan kejanggalan dalam realisasi proyek kereta cepat senilai Rp 78 triliun ini.
Sejak rencana sampai groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo, proyek kereta cepat tidak menjalankan prinsip-prinsip transparansi. "Masyarakat tidak diberi hak untuk mengakses informasi ada apa di balik proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini," kata mantan Ketua KPK di Jakarta, Jumat (5/2/2016)
Karena tidak transparan, lanjut Busyro, wajar apabila masyarakat banyak yang tidak respek bahkan mencurigai proyek ini. "Tentu ini menjadi pertanyaan dan mengundang kecurigaan publik, jika proyek kereta cepat memang sangat bermasalah," lanjut Busyro.
Tentu saja, pandangan Busyro tidaklah mengada-ada. Dalam perjalanannya, proyek kereta cepat ternyata banyak masalah. Mulai dari izin pembangunan hingga Amdal (Analisa Dampak Lingkungan), kualitas kereta api yang dibangun PT Kereta Cepat Indonesia Cina, sampai dugaan mark up dalam proyek ini. Mencuatnya kecurigaan yang terakhir, karena biaya pembangunan kereta cepat di Iran lebih murah ketimbang proyek ini.
"Publik tidak pernah tahu bagaimana MoU-nya. Bagaimana kalau proyek ini macet di tengah jalan. Proyek ini kesannya terlihat kejar setoran saja," pungkas Busyro. [inilah]
Tag :
nasional