Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, Presiden Joko Widodo terburu-buru meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Fahri khawatir, kereta cepat ini akan berakhir seperti mobil Esemka, yang sempat digembar-gemborkan Jokowi saat menjadi Wali Kota Solo. Mobil tersebut tidak lolos saat uji emisi.
"Jangan sampai high-speed train ini jadi Jokowi's new toy, seperti yang tiga huruf 'SMK' itu," kata Fahri saat menjadi keynote speech dalam diskusi publik bertajuk "Stop Rencana Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2016).
Fahri menilai, setelah peletakan batu pertama oleh Jokowi, proyek yang digagas oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara bekerja sama dengan China tersebut justru bermasalah.
Menurut dia, Kementerian Perhubungan belum mengeluarkan izin pembangunan. Lebih dari 600 hektar tanah belum terbebaskan. China pun tiba-tiba menuntut jaminan dari pemerintah terkait proyek ini.
"Ground breaking, biaya mahal, merusak lahan, dan bahaya tanah longsor, dan lain-lain seolah tidak masalah, asal Jokowi sudah tertulis dalam lembaran sejarah sebagai presiden pertama yang meletakkan batu pertama high speed train dalam sejarah pembangunan bangsa," ucap Fahri.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu meminta pemerintah tidak ragu membatalkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung karena proyek tersebut terbukti bermasalah. Pemerintah tidak boleh terpaku dengan pengerjaan proyek itu, meskipun Jokowi sudah mencanangkan pembangunannya.
"Bangunlah infrastruktur untuk daerah-daerah yang belum memiliki jalan setapak pun. Bangunlah jembatan-jembatan penyeberangan sungai supaya anak kita jangan lagi naik perahu atau menggantung di tali jembatan hanya untuk pergi ke sekolah," kata Fahri.(kompas)
Fahri khawatir, kereta cepat ini akan berakhir seperti mobil Esemka, yang sempat digembar-gemborkan Jokowi saat menjadi Wali Kota Solo. Mobil tersebut tidak lolos saat uji emisi.
"Jangan sampai high-speed train ini jadi Jokowi's new toy, seperti yang tiga huruf 'SMK' itu," kata Fahri saat menjadi keynote speech dalam diskusi publik bertajuk "Stop Rencana Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2016).
Fahri menilai, setelah peletakan batu pertama oleh Jokowi, proyek yang digagas oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara bekerja sama dengan China tersebut justru bermasalah.
Menurut dia, Kementerian Perhubungan belum mengeluarkan izin pembangunan. Lebih dari 600 hektar tanah belum terbebaskan. China pun tiba-tiba menuntut jaminan dari pemerintah terkait proyek ini.
"Ground breaking, biaya mahal, merusak lahan, dan bahaya tanah longsor, dan lain-lain seolah tidak masalah, asal Jokowi sudah tertulis dalam lembaran sejarah sebagai presiden pertama yang meletakkan batu pertama high speed train dalam sejarah pembangunan bangsa," ucap Fahri.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu meminta pemerintah tidak ragu membatalkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung karena proyek tersebut terbukti bermasalah. Pemerintah tidak boleh terpaku dengan pengerjaan proyek itu, meskipun Jokowi sudah mencanangkan pembangunannya.
"Bangunlah infrastruktur untuk daerah-daerah yang belum memiliki jalan setapak pun. Bangunlah jembatan-jembatan penyeberangan sungai supaya anak kita jangan lagi naik perahu atau menggantung di tali jembatan hanya untuk pergi ke sekolah," kata Fahri.(kompas)
Tag :
Parlemen