Kembali, Pemerintah Akan "Jual" Bisnis Transportasi Ke Pihak Asing

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani meyakini, kebijakan pemerintah membuka kepemilikan asing di bisnis perhubungan, bisa mengurai sengkarut di sistem logistik nasional (sislognas).

"Itu didorong untuk meningkatkan konektivitas. Utamanya yang berkaitan dengan biaya logistik di Indonesia yang masih tergolong tinggi," kata Franky di Cilegon, Banten, Jumat (12/2/2016).


Franky menambahkan, permasalahan logistik di dalam negeri sudah cukup mengkhawatirkan. Beban biaya transportasi, misalnya, sudah berkontribusi cukup besar terhadap total cost produksi yang harus disangga pelaku usaha.

Di era Joko Widodo, kata Franky, memiliki fokus dalam memperbaiki pengelolaan transportasi, baik darat, laut ataupun udara. Perbaikan itu dinilai bisa menjadi instrumen untuk mendukung iklim investasi agar kian positif.

Sejalan dengan peningkatakan kepemilikan asing di sektor perhubungan, pemerintah yakin usaha itu bisa menstimulus ekonomi nasional. "Jadi concern pemerintahan Jokowi ini concern dengan biaya logistik," tutur alumni IPB ini.

Meski begitu, Franky menjamin peningkatan kepemilikan asing di bidang perhubungan tetap memerhatikan daya saing pelaku usaha Indonesia. Sejauh ini bidang perhubungan yang diaanggap strategis tetap diupayakan didominasi oleh pengusaha dari dalam negeri.

"Tapi prinsipnya dengan 49% kepemilikan asing di bidang perhubungan strategis masih dominan pengusaha dalam negeri," tutur Franky(inilah)

pageads
Tag : Kabinet