Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan pemerintah bersikap transparan dalam mengeksekusi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Hal itu dikarenakan adanya tudingan proyek senilai Rp 76 triliun itu melibatkan pihak keluarga pejabat tertentu.
"Ada kecurigaan jangan-jangan ada keluarga pejabat yang ikut berbisnis, begitu saja menuduh keluarga pejabat ikut berbisnis kereta api ini juga tidak baik apalagi kalau itu fitnah. Tapi pemerintah bisa menjelaskan ada atau tidak ada," kata SBY melalui akun Youtubenya beberapa waktu lalu.
Ia menambahkan bahwa tidak ada larangan keluarga pejabat ikut dalam proyek tersebut asalkan terjamin transparansinya.
"Kalau memang ada keluarga pejabat yang ikut berbisnis jelaskan saja ada, siapa companynya dan apa. Sepanjang tidak melanggar hukum sesuai dengan Undang-Undang, negara tidak dirugikan itukan tidak apa-apa," ujarnya.
Namun SBY tidak menyebut nama keluarga pejabat yang dimaksud olehnya. Seperti diketahui, proyek kereta cepat yang diresmikan pembangunannya oleh Presiden Joko Widodo 21 Januari lalu melibatkan empat BUMN dan kerjasama dengan perusahaan asal Tiongkok.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyuono mengaku setuju dengan pernyataan SBY.
"SBY sudah benar bahwa ada keluarga pemerintah yang ikut proyek kereta cepat, saya sepakat dengan pernyataan SBY," kata Arief, Jakarta, Sabtu (13/2/2016).
Lebih lanjut, ia menilai Presiden Jokowi mendapat tekanan dalam merealisasikan proyek yang menelan utang hingga USD5,5 miliar.
Adapun tekanan tersebut datang dari debt collector yang berinisial OS sebagai orang yang membiayai saat Pemilihan Presiden 2014 lalu.
"Inisialnya OS, dia ini keluarga salah satu pejabat pemerintah. OS ini juga dekat dengan Menteri BUMN," tandasnya.(inilah)
Hal itu dikarenakan adanya tudingan proyek senilai Rp 76 triliun itu melibatkan pihak keluarga pejabat tertentu.
"Ada kecurigaan jangan-jangan ada keluarga pejabat yang ikut berbisnis, begitu saja menuduh keluarga pejabat ikut berbisnis kereta api ini juga tidak baik apalagi kalau itu fitnah. Tapi pemerintah bisa menjelaskan ada atau tidak ada," kata SBY melalui akun Youtubenya beberapa waktu lalu.
Ia menambahkan bahwa tidak ada larangan keluarga pejabat ikut dalam proyek tersebut asalkan terjamin transparansinya.
"Kalau memang ada keluarga pejabat yang ikut berbisnis jelaskan saja ada, siapa companynya dan apa. Sepanjang tidak melanggar hukum sesuai dengan Undang-Undang, negara tidak dirugikan itukan tidak apa-apa," ujarnya.
Namun SBY tidak menyebut nama keluarga pejabat yang dimaksud olehnya. Seperti diketahui, proyek kereta cepat yang diresmikan pembangunannya oleh Presiden Joko Widodo 21 Januari lalu melibatkan empat BUMN dan kerjasama dengan perusahaan asal Tiongkok.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyuono mengaku setuju dengan pernyataan SBY.
"SBY sudah benar bahwa ada keluarga pemerintah yang ikut proyek kereta cepat, saya sepakat dengan pernyataan SBY," kata Arief, Jakarta, Sabtu (13/2/2016).
Lebih lanjut, ia menilai Presiden Jokowi mendapat tekanan dalam merealisasikan proyek yang menelan utang hingga USD5,5 miliar.
Adapun tekanan tersebut datang dari debt collector yang berinisial OS sebagai orang yang membiayai saat Pemilihan Presiden 2014 lalu.
"Inisialnya OS, dia ini keluarga salah satu pejabat pemerintah. OS ini juga dekat dengan Menteri BUMN," tandasnya.(inilah)