Beberapa elemen masyarakat Yogyakarta kembali meneriakkan penolakan terhadap revisi UU KPK. Kali ini puluhan orang yang terdiri dari aktivis, mahasiswa, dan dosen menggelar aksi di Jalan Malioboro, Yogyakarta.
Selain berorasi mereka membacakan puisi sindiran kepada politisi yang memiliki kepentingan di balik revisi UU KPK, Jalan Malioboro, Yogyakarta, Selasa (16/2/2016). Mereka mengangkat kertas bertuliskan seruan-seruan soal pelemahan KPK.
"Jangan pilih partai Pelemah KPK di Pilkada 2017!" salah satunya.
"Partai Pelemah KPK=pengkhianat Reformasi."
Mereka menuntut agar seluruh fraksi di DPR untuk membatalkan rencana pembahasan Revisi UU KPK di sidang paripurna DPR. Sedangkan kepada Presiden Joko Widodo, ada dua hal yang mereka tuntut.
Salah satunya menuntut Presiden Jokowi menolak membahas Revisi UU KPK bersama dengan DPR, tidak mengeluarkan Surat Presiden dan menariknya dalam Prolegnas 2015-2019.
"Langkah penolakan Revisi UU KPK ini sesuai dengan agenda Nawa Cita khususnya memperkuat KPK," ujar salah seorang peneliti di PUKAT UGM Fariz Fachryan dalam aksinya.
Presiden Jokowi juga diminta mewaspadai manuver dan operasi senyap yang dilakukan orang-orang lingkungan terdekatnya
"Khususnya yang memiliki ambisi menguasai sektor ekonomi dan politik dengan mendorong pelemahan KPK melalui revisi UU KPK," imbuhnya.
Selain itu masyarakat juga dituntut untuk menghukum partai-partai politik pendukung revisi UU yang melemahkan KPK. Caranya dengan tidak memilih kandidat yang diusung partai tersebut dalam Pilkada 2017.
"Semangat anti korupsi di Yogyakarta sudah menggema sejak sebelum reformasi. Salah satunya disuarakan oleh wartawan Udin yang banyak menulis berita korupsi, termasuk penyelewengan dana program pemerintah," urainya.
(detik)
Selain berorasi mereka membacakan puisi sindiran kepada politisi yang memiliki kepentingan di balik revisi UU KPK, Jalan Malioboro, Yogyakarta, Selasa (16/2/2016). Mereka mengangkat kertas bertuliskan seruan-seruan soal pelemahan KPK.
"Jangan pilih partai Pelemah KPK di Pilkada 2017!" salah satunya.
"Partai Pelemah KPK=pengkhianat Reformasi."
Mereka menuntut agar seluruh fraksi di DPR untuk membatalkan rencana pembahasan Revisi UU KPK di sidang paripurna DPR. Sedangkan kepada Presiden Joko Widodo, ada dua hal yang mereka tuntut.
Salah satunya menuntut Presiden Jokowi menolak membahas Revisi UU KPK bersama dengan DPR, tidak mengeluarkan Surat Presiden dan menariknya dalam Prolegnas 2015-2019.
"Langkah penolakan Revisi UU KPK ini sesuai dengan agenda Nawa Cita khususnya memperkuat KPK," ujar salah seorang peneliti di PUKAT UGM Fariz Fachryan dalam aksinya.
Presiden Jokowi juga diminta mewaspadai manuver dan operasi senyap yang dilakukan orang-orang lingkungan terdekatnya
"Khususnya yang memiliki ambisi menguasai sektor ekonomi dan politik dengan mendorong pelemahan KPK melalui revisi UU KPK," imbuhnya.
Selain itu masyarakat juga dituntut untuk menghukum partai-partai politik pendukung revisi UU yang melemahkan KPK. Caranya dengan tidak memilih kandidat yang diusung partai tersebut dalam Pilkada 2017.
"Semangat anti korupsi di Yogyakarta sudah menggema sejak sebelum reformasi. Salah satunya disuarakan oleh wartawan Udin yang banyak menulis berita korupsi, termasuk penyelewengan dana program pemerintah," urainya.
(detik)
Tag :
Warta Daerah